Jumat, 13 Desember 2019

LPSK Siap Amankan Saksi e-KTP

- 24 Maret 2017, 08:21 WIB
MASSA yang tergabung dalam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) melaksanakan salat Jumat di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat 24 Maret 2017. Mereka menggelar aksi dukungan untuk KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.*

JAKARTA, (PR).- Kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam Haryani pada sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017 mencengangkan banyak pihak. Muncul dugaan Mirna justru diancam oleh sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Menanggapi hal itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan siap turun tangan agar tak ada intimidasi terhadap saksi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan, dengan memastikan perlindungan bagi para saksi, diharapkan suatu kejahatan dapat terungkap melalui proses peradilan ideal. Dalam kesaksian Miryam, LPSK menilai meskipun saksi mengaku terancam oleh penyidik saat di-BAP, keterangannya tidak serta merta dipercaya majelis hakim.

"Kemungkinan saksi mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain terkait megakorupsi ini juga terbuka. Karena itu perlindungan bagi saksi dalam kasus ini sangat diperlukan karena potensi ancamannya cukup tinggi,” kata Semendawai di Jakarta. Jumat 24 Maret 2017.

Semendawai mengatakan, salah satu alasan dibentuknya LPSK yaitu membantu terwujudnya proses hukum yang ideal. Salah satunya dengan memastikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi, khususnya dalam kasus korupsi. Karena itu dia mengimbau penegak hukum dapat memanfaatkan layanan perlindungan yang diamanatkan negara kepada LPSK.

"Pada saat pembacaan dakwaan, sejumlah nama, mulai pejabat, politisi hingga pengusaha disebut-sebut menerima percikan uang dari kerugian negara yang mencapai Rp 2,9 triliun tersebut. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus dengan kerugian negara terbesar yang ditangani KPK, ancaman terhadap saksi juga tinggi," ucapnya.

Jika betul indikasi tekanan ini terjadi, bukan tidak mungkin hal serupa akan terjadi pada saksi-saksi lainnya. Apalagi, jika para saksi itu memang mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk tidak menyeret nama-nama lain saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

"Karena itu, LPSK menilai upaya KPK yang langsung menangkap tersangka lainnya, AA (Andi Agustinus), sebagai langkah yang tepat. Hal ini dirasa penting mengingat potensi ancaman fisik atau intimidasi juga diterima tersangka AA juga terbuka. Apalagi, peran AA dalam kasus ini disebut-sebut cukup penting karena diduga menjadi pihak yang aktif membagi-bagikan uang," ucapnya.

Khusus bagi Andi, Semendawai menilai yang bersangkutan juga terbuka untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dengan menjadi JC, selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti membantu penegak hukum mengungkap tersangka lain dan mengembalikan hasil kejahatannya, juga bisa mendapatkan perlindungan dan penghargaan lainnya. 

Sebelumnya, Miryam S Hariyani mencabut semua keterangan yang ia sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pencabutan itu disampaikan Miryam saat menjadi saksi untuk terdakwa korupsi pengadaan e-KTP Irman dan Sugiharto yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3/2017).


Halaman:

Editor: Muhammad Irfan

Tags

Komentar

Terkini

X