Selasa, 25 Februari 2020

Dianggap Merendahkan DPR, Komisi III Minta Kapolda Metro Jaya Minta Maaf

- 16 Desember 2016, 11:35 WIB
ANGGOTA Komisi III DPR memberikan pernyataan tentang kinerja Polri yang dianggap merendahkan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Desember 2016.*

JAKARTA, (PR).- Komisi III DPR RI meminta Kapolda Metro Jaya M Iriawan meminta maaf karena pernyataannya yang dianggap merendahkan institusi DPR sebagai lembaga negara. Ada dua pernyataan Iriawan yang menimbulkan reaksi dari Komisi III DPR RI. Pernyataan pertama terkait dengan aksi bela Islam III pada 12 Desember 2016 dan yang kedua adalah terkait pemanggilan anggota DPR Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) oleh kepolisian. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jumat, 16 Desember 2016. Komisi III mendesak Iriawan segera meminta maaf atas pernyataan-pernyataannya itu. Anggota Komisi III Muhammad Syafi'i mengatakan, terkait dengan peristiwa aksi bela islam, saat itu Iriawan mengeluarkan pernyataan yang isinya melarang anggota dewan masuk ke Kompleks Parlemen bila masuknya bersama-sama massa aksi. Selain itu, ujarnya, untuk mengantisipasi massa demonstran menduduki gedung DPR RI, Iriawan menyarankan anggota DPR untuk tidak masuk kantor pada 2 Desember 2016. "Aparat kepolisian bahkan menambahkan gembok pintu gerbang utama DPR RI, disamping gembok yang dipasang oleh Petugas Pengamanan DPR RI," katanya. Dia mengatakan, pernyataan yang keluar dari Iriawan pada saat aksi bela islam itu menunjukkan tindakan yang tidak profesional. Padahal, ujarnya, DPR RI telah berperan aktif membantu polisi untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya melakukan pengamanan atas unjuk rasa. Kemudian pernyataan lainnya adalah terkait pemanggilan Eko Patrio yang dipanggil polisi karena cuitannya di twitter mengenai kasus bom panci di Bekasi. Dalam cuitannya, Eko mengatakan, kasus bom panci merupakan pengalihan isu dari kasus dugaan penistaan agama yang tengah menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahja Purnama. Menurut Syafi'i, tindakan polisi yang memanggil Eko bertentangan dengan Pasal 20A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Pasal tersebut mengatur, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis. Baik di dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR, sepanjang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. "Selain itu, ketentuan Pasal 224 UU MD3 dan putusan MK mengatur, pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden," ujarnya. Dia menambahkan, atas pernyataan petinggi polri itu, Komisi III DPR mendesak Iriawan meminta maaf kepada DPR atas pernyataan yang merendahkan institusi DPR sebagai lembaga negara. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, terkait dengan kasus Eko Patrio, polisi seharusnya tidak langsung memanggil untuk pemeriksaan. Namun menempuh koridor yang berlaku di DPR, yakni mengadukannya melalui Mahkamah Kehormatan DPR. Menurutnya, pengaduan ke MKD pernah dilakukan oleh Badrodin Haiti semasa menjabat sebagai Kapolri. Selain itu, ujarnya, anggota DPR memiliki hak imunitas kecuali dalam persoalan tindak pidana, terutama tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkotika dan terorisme. "Seharusnya Polri bisa memahami hubungan antar lembaga. Polri seharusnya mendatangi MKD untuk mengklarifikasi pernyataan Eko," katanya. Dia menambahkan, terkait dengan tindakan kepolisian terhadap DPR, akan memanggil Kapolri Tito Karnavian, tepat pada rapat kerja pertama seusai reses. "Dalam konteks tugas dan wewenang Komisi III DPR untuk mengawasi kinerja Polri, kami melihat dalam beberapa terakhir ini, Polri telah menyampaikan sikap yang berlebihan kepada publik," tuturnya.***


Editor: Muhammad Ashari

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X