Jumat, 10 April 2020

Kota Yogyakarta Sahkan Perda Kawasan Kumuh Akhir Tahun Ini

- 12 Desember 2016, 23:28 WIB
DERETAN rumah berhimpitan di pinggir Kali Code, Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu.*

YOGYAKARTA, (PR).- Untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kawasan kumuh. Raperda ini sudah mendapat evaluasi dari Gubernur DIY dan dijadwalkan akhir tahun ini akan ditetapkan menjadi Perda. “Untuk Raperda kawasan kumuh ini saat ini sudah selesai evaluasi dari Gubernur DIY. Tinggal menunggu saja ditetapkan menjadi Perda akhir tahun ini,” ujar Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono di Yogyakarta, Senin, 12 Desember 2016. Agus mengatakan, pihaknya juga sudah melaksanakan uji publik terkait dengan Raperda ini. Selesai dari uji publik, Raperda ini kemudian mendapat evaluasi dari Gubernur DIY. Tujuan perda ini nantinya adalah untuk mencegah kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. “Kami berupaya mencegah timbulnya kawasan kumuh di Kota Yogya. Selain itu, juga meningkatkan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan yang tidak lagi kumuh,” ucapnya. Menurut Agus, ada 10 kelurahan di Kota Yogyakarta menjadi prioritas lokasi untuk penanganan kumuh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2017. 10 kelurahan yang akan menjadi prioritas lokasi KOTAKU ini adalah Kelurahan Bumijo, Kricak, Tegalrejo, Prawirodirjan, Ngupasan, Sorosutan, Purbayan, Brontokusuman, Baciro, dan Klitren. “Di wilayah tersebut, rata-rata yang akan kami tata adalah kawasan bantaran sungai. Ada tiga sungai yang melalui kawasan tersebut, yakni Code, dan Gajah Wong,” ujarnya. Agus menyebutkan, ada beberapa aspek yang membuat 10 wilayah tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan program penataan ini. Beberapa kriteria yang dilihat adalah bangunan berada di bantaran sungai yang tingkat kepadatannya tinggi atau tidak, akses jalan yang masih sempit atau tidak, akses saluran drainase yang masih kurang atau tidak, penanganan air limbah atau sanitasi yang masih kurang atau tidak. "Hingga krirteria air minum penduduknya tersedia atau tidak, dan ketersediaan sarana persampahan, ketersediaan proteksi tanggap bencana, serta adanya ruang terbuka hijau (RTH)," ucapnya. Target dari program KOTAKU ini adalah bisa mencapai target pengurangan kawasan kumuh hingga 80 hektar per tahunnya. Di Kota Yogyakarta, pihaknya memetakan ada 45 kelurahan dengan luasan 264,90 hektare yang masuk ke kawasan kumuh. “Kami targetkan bisa berkurang 80 hektar per tahunnya dan bisa mendukung program pemerintah pusat untuk menciptakan nol persen kawasan kumuh,” katanya. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Perkotaan (PKP) DIY, Tri Rahayu menjelaskan, pihaknya mendampingi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk membuat Perda kawasan kumuh ini. Pendampingan ini sejak tahun 2015 silam. “Kota Yogyakarta menjadi satu diantara enam kota di Indonesia yang kami dampingi untuk memiliki Perda kumuh ini,” tuturnya. Tri berharap, pada akhir tahun 2016 ini, sudah diketok menjadi Perda dan bisa diterapkan di tahun berikutnya. Sementara, pada tahun ini, pihaknya juga mendampingi beberapa kabupaten di daerah DIY lainnya yang juga akan menata kawasan kumuh. Bahkan, beberapa kabupaten ini adalah Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Ia mengharapkan tiga kabupaten ini bisa menggodok Raperda ini dan pada bulan November dan Desember ini bisa masuk ke Prolegda. "Baru kemudian tahun 2017 menjadi Perda,” katanya.***


Editor: Wilujeng Kharisma

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X