Kamis, 9 April 2020

DPR Sahkan UU Perubahan Iklim

- 19 Oktober 2016, 12:25 WIB

JAKARTA, (PR).- Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Agus Hermanto, Rabu 19 Oktober 2016 telah menyetujui RUU Permufakatan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-Undang. Sebelum disetujui dewan, rapat menggelar agenda mendengar laporan Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu. Peserta rapat pun menyetujui pengesahan RUU tersebut. Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dalam rapat pada Senin 17 Oktober 2016 menyatakan, seluruh fraksi-fraksi menyetujui RUU tentang itu untuk dibahas pada tingkat II. Potitisi Gerindra tersebut berharap, disetujuinya RUU itu dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungan lingkungan hidup, terutama menghadapi perubahan iklim. ”Harapannyaa, jika RUU ini telah disahkan menjadi UU dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung perlindungan lingkungan hidup khususnya terkait dampak upaya mengatasi perubahan iklim,” tutur Gus Irawan. Sebagaimana diketahui, Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing dan memberikan tanggung jawab kepada negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang. Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim.***


Editor: Sjafri Ali

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X