Kamis, 2 April 2020

Gerindra: Sanksi Kebiri Tidak Solutif

- 14 Oktober 2016, 03:48 WIB

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi IX DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan bahwa sanksi kebiri kimia yang diberikan bagi pelaku pemerkosaan bukanlah suatu jalan keluar terbaik. “Ini bukan solusi,” kata Rahayu di DPR RI, Rabu, 12 Oktober 2016. Kebiri kimia tidak menyentuh penyebab terjadinya pemerkosaan itu sendiri. Kebiri tidak ubahnya langkah yang salah sasaran. “Kebiri kimia seperti orang sakit kepala dikasih obat sakit tenggorokan,” tegas Rahayu. Politisi Gerindera itu juga mengatakan bahwa dari sekian banyak negara yang telah menjalankan sanksi tersebut, ternyata tingkat perkosaannyapun tidak menggembirakan bagi kaum wanita. Artinya meski sanksi kebiri telah dijatuhkan bagi pelaku, ternyata perkosaan tetap saja berlanjut. “Negara yang sudah mengimplementasikan ini justeru punya kasus pemerkosaan tertinggi di dunia,” ujar Rahayu. Untuk itu, Rahayu menegaskan bahwa fraksinya di DPR RI tidak setuju dengan langkah pemerintah tersebut. Menurut Rahayu, pihaknya akan mengusulkan dilakukan revisi terhadap ketentuan hukum tersebut. “Kami secara prinsip tidak bisa menyetujui ini. kami sepakat agar Perppu ini menjadi undang-undang untuk direvisi nantinya,” tegas Rahayu. Rahayu juga mengatakan bahwa sejak diberlakukan beberapa waktu lalu, hingga kini tidak lebih dari 20 persen sanksi kebiri dijatuhkan oleh hakim dalam kasus-kasus perkosaan di republik ini. “Hakim baru 12 persen yang memberikan sanksi maksimal ini. Sisanya masih memberi hukuman dibawah 10 tahun,” ujar Rahayu.***


Editor: Sjafri Ali

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X