Rabu, 3 Juni 2020

Pemerintah Harus Tegas Hukum Pembakar Hutan

- 14 September 2016, 03:52 WIB
SEORANG TNI memperhatikan helikopter menjatuhkan air di lahan gambut yang terbakar di Kampar, Riau, pada 2015. Kabut asap akibat pembakaran lahan perkebunan dan hutan menyebar hingga negara tetangga.*

BANDUNG,(PR).- Pemerintah khususnya Presiden Joko Widoso harus tetap bersikap tegas terhadap para pelaku pembakar dan perusakan hutan. Dewan menilai sikap pemerintah mulai mengendor terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan terlihat dari polemik kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. "Beredarnya foto yang menampilkan perwira menengah Polda Riau bersama pengusaha perkebunan sawit telah menimbulkan banyak arti dan penafsiran mesiki telah disangkal oleh Divisi Provesi dan Pengamanan (Divropam) Mabes Polri," kata Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, Rabu 14 September 2016. Menurut dia, saat ini Polri malah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 perusahaan pembakar hutan dan lahan. Kasus SP3 perusahaan pembakar hutan yang mulai mengemuka kembali akan menjadi pertaruhan Presiden Joko Widodo karena tahun 2015 telah menyatakan ketegasannya untuk memberantas pelaku pembakar hutan dan lahan. "Saat ini apabila pihak istana masih berdiam diri terhadap kasus SP3 karhutla ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa presiden mulai tidak konsisten dan terkesan tebang pilih terhadap menghadapi sebuah permasalahan," ujarnya. Akmal menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selama ini menjadi mitra kerjanya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Namun, upaya tersebut akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh lembaga penegak hukum. "Kasus kejahatan pembakaran hutan dan lahan ini bukan kejahatan biasa. Dampak yang ditimbulkan mampu membunuh makhluk hidup termasuk manusia pada sebuah kawasan. Bahkan, kerugian ini bukan saja dirasakan oleh bangsa sendiri. Negara tetangga juga ikut merasakan sehingga Indonesia menjadi bahan cibiran." tuturnya. Bank Dunia mencatat, selama 2015 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memberikan kerugian sebesar Rp 221 triliun dengan total luas lahan terbakar sekitar 600.000 hektare. BNPB mencatat, ada 503.874 jiwa menderita infeksi saluran pernapasan akut sejak Juli hingga Oktober 2015 di enam propinsi. Menurut Akmal, sepanjang tahun 2014 dari data yang dihimpun UPTD PKHL, kebakaran hutan dan lahan terjadi seluas sekitar 40.000 hektare. Kenaikan hingga 15 kali lipat kebakaran tahun 2015 dibanding 2014 menjadikan kebakaran hutan tahun 2015 merupakan kejadian terburuk dalam 20 tahun terakhir.***

Editor: Sarnapi


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X