Minggu, 23 Februari 2020

Kemendagri Terima Lebih dari 6.000 Aduan Soal KTP Elektronik

- 8 September 2016, 07:08 WIB

JAKARTA,(PR).- Jumlah pengaduan dan konsultasi masyarakat mengenai kartu tanda penduduk (KTP) elektronik cukup signifikan. Pengaduan yang diterima sampai dengan saat ini sudah di atas 6 ribu pengaduan. Itu sebabnya, masyarakat yang menyampaikan pengaduan harus antri mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. "Kita bisa tanggapi sehari sampai 3 ribuan baik untuk penyelesaian KTP elektronik, akta lahir, akta nikah, dan konsultasi. Kita upayakan semua kita tanggapi. Namun harus antri karena sampai dengan saat ini sudah di atas 6 ribuan pesan lewat whatsapp yang masuk," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis, 8 September 2016. Dia mengatakan, setelah melihat animo konsultasi dan pengaduan yang sangat tinggi melalui pesan singkat itu, Ditjen Dukcapil akan menambah jalur pelayanan. Zudan akan membuka lagi call cantre khusus konsultasi dan pengaduan di luar call centre untuk jaringan dan data centre yang sudah ada. Sebelumnya, Ditjen Dukcapil telah membuka layanan pengaduan dan konsultasi tentang KTP elektronik. Layanan ini dibukanya memudahkan masyarakat mengurus KTP elektronik yang ditargetkan rampung 30 September 2016. Nomor yang dibuka untuk pelayanan ini, 0813-1525-2921, 0813-1525-2912, dan 0813-1525-2920. "Ini agar pengaduan dan konsultasi masyarakat dapat cepat direspon, saya menambah 3 lagi untuk pengaduan KTP elektronik. Namun tidak terbatas untuk itu saja, boleh untuk konsultasi adminduk (administrasi kependudukan)," kata Zudan. Zudan berharap agar semua pengaduan disampaikan melalui whatsapp dengan mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK), nama, kab/kota, dan nomor ponsel agar mudah dihubungi kembali. Zudan menjelaskan, perekaman KTP elektronik menjadi prosedur baku yang harus diikuti penduduk untuk mendapatkan ketunggalan data. Kemendagri juga sudah memudahkan prosedur perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang tidak lagi perlu pengantar RT/RW, pengantar kelurahan/desa dan kecamatan. "Penduduk cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga. Selain itu penduduk sudah dapat merekam dan mencetak KTP elektronik di Dinas Dukcapil mana pun tidak harus di wilayah domisilinya. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini semata-mata untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta gratis agar data penduduk semakin berkualitas," katanya. Dia mengatakan kementerian dalam negeri akan tegas dengan menonaktifkan data penduduk yang belum merekam sampai dengan 30 September 2016. Dia mengatakan sikap ini harus diambil sebagai bentuk pembinaan kepada penduduk agar sadar pentingnya dokumen kependudukan yang benar. Bila data penduduk yang belum merekam ini dinonaktifkan, maka akses penduduk akan tertutup untuk pelayanan publik misalnya BPJS, pembukaan rekening bank, pembuatan SIM, pembelian kartu perdana, dll. Saat ini, kata Zudan, sudah 92 lembaga pemerintah dan swasta yang menggunakan data KTP elektronik dan NIK untuk akses layanan publik.***


Editor: Arie C. Meliala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X