Selasa, 25 Februari 2020

Konsultsi dan Pengaduan E-KTP, Hubungi Nomor Ini

- 4 September 2016, 07:21 WIB

JAKARTA,(PR).- Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membuka layanan pengaduan dan konsultasi tentang kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Layanan ini dibukanya memudahkan masyarakat mengurus KTP elektronik yang ditargetkan rampung 30 September 2016. Nomor yang dibuka untuk pelayana ini, 0813-1525-2921, 0813-1525-2912, dan 0813-1525-2920. "Ini agar pengaduan dan konsultasi masyarakat dapat cepat direspon, saya menambah 3 lagi untuk pengaduan KTP elektronik. Namun tidak terbatas untuk itu saja, boleh untuk konsultasi adminduk (administrasi kependudukan)," kata Zudan di Jakarta, Minggu, 4 September 2016. Nomor lama Zudan yang dibuka untuk pengaduan, 081326912479 saat ini sedang bermasalah karena banyaknya pengaduan dan konsultasi. Oleh karena itu, kata Zudzn, bagi masyarakat yang mengirim pesan melalui whatsapp atau layanan pesan singkat belum sempat dibalas. "Saya mohon maaf dan mohon berkenan kirim whatsapp ulang karena bisa kembali ke salah satu nomor tadi. Salah satu saja. Ini perlu dilakukan karena perangkat yang ada mengalami kerusakan sehingga whatsapp dan sms yang masuk tidak bisa dibuka," katanya. Nomor-nomor baru di atas, kata Zudan, bentuk upaya meningkatkan layanan sampai nantinya terbentuk call centre dukcapil. Zudan berharap agar semua pengaduan disampaikan melalui whatsapp dengan mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK), nama, kab/kota, dan nomor ponsel agar mudah dihubungi kembali. Zudan menjelaskan, perekaman KTP elektronik menjadi prosedur baku yang harus diikuti penduduk untuk mendapatkan ketunggalan data. Kemendagri juga sudah memudahkan prosedur perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang tidak lagi perlu pengantar RT/RW, pengantar kelurahan/desa dan kecamatan. "Penduduk cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga. Selain itu penduduk sudah dapat merekam dan mencetak KTP elektronik di Dinas Dukcapil mana pun tidak harus di wilayah domisilinya. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini semata-mata untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta gratis agar data penduduk semakin berkualitas," katanya. Dia mengatakan kementerian dalam negeri akan tegas dengan menonaktifkan data penduduk yang belum merekam sampai dengan 30 September 2016. Dia mengatakan sikap ini harus diambil sebagai bentuk pembinaan kepada penduduk agar sadar pentingnya dokumen kependudukan yang benar. Bila data penduduk yang belum merekam ini dinonaktifkan, maka akses penduduk akan tertutup untuk pelayanan publik misalnya BPJS, pembukaan rekening bank, pembuatan SIM, pembelian kartu perdana, dll. Saat ini, kata Zudan, sudah 92 lembaga pemerintah dan swasta yang menggunakan data KTP elektronik dan NIK untuk akses layanan publik.***


Editor: Arie C. Meliala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X