Hotman dkk Gugat KPK, Perjuangan Nasib Pegawai Nonaktif Tersisa Dua Argumen

- 15 September 2021, 20:56 WIB
Logo KPK.
Logo KPK. /Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay

Baca Juga: Istri Alvin Faiz Pamer Ranjang Bayi, Henny Rahman Lagi Berbadan Dua?

“Putusan Mahkamah Agung (MA), hasil asesmen TWK bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah. Selama pemerintah, dalam hal ini presiden Jokowi, tidak melakukan keputusan apapun, sebaiknya pimpinan lembaga antirasuah juga melakukan hal yang sama,” ujarnya kepada media, Rabu, 15 September 2021.

Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap terkait nasib pegawai KPK nonaktif.

"Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Sigit saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

Argumen Sigit didasarkan pada temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang masing-masing menemukan malaadministrasi dan pelanggaran HAM. 

Meskipun, temuan kedua lembaga tersebut sudah tertolak di hadapan MK. Namun, menurut Sigit argumen masing-masing lembaga tersebut menunjukkan triangulasi terhadap alih status pegawai KPK melalui asesmen TWK tidak relevan, tidak kredibel, dan tidak adil.

“Dengan demikian, saat ini tersisa dua argumen untuk membela nasib pegawai nonaktif KPK. Pertama, uji materi keterbukaan informasi publik KPK, dan kedua sikap Presiden Jokowi terhadap keputusan final nasib pegawai nonaktif. Mana yang akan berhasil? Kita tunggu tangan Tuhan bekerja,” ucap dia.***

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X