Muncul Pengakuan Terkait Tawaran dari BUMN Untuk Pegawai TMS ASN, KPK Dianggap Bisa Berkhianat

- 15 September 2021, 16:40 WIB
Gedung KPK.
Gedung KPK. /Antara/Dhemas Reviyanto

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebutkan jika KPK bisa melakukan pengkhianatan terkait langkah yang diambil KPK kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN.

KPK memberikan pengakuan terkait ditawarinya pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN untuk masuk ke perusahaan BUMN.

Menurut Sekjen KPK Cahya H Harefa, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk membantu para pegawai yang tidak masuk syarat menjadi ASN.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter milik Mardani Ali Sera, ia menyatakan penolakan atas keputusan tersebut.

Baca Juga: Baru Bahagia Pindah ke AS, Maia Estianty Umumkan Idap Penyakit Langka yang Tak Bisa Sembuh

"Ini langkah pragmatis. Padahal kawan2 KPK ingin berjuang memberantas korupsi. Perpindahan lintas instansi seperti ini blm pernah terjadi & jika dilihat blm ada dasar aturannya. Hindari anggapan meminta jatah kursi kpd BUMN krn melanggar prinsip2 tata kelola perusahaan yg baik," kata Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, tindakan yang dilakukan KPK tersebut justru menunjukkan adanya pelaksanaan meritokrasi dalam sistem pengangkatan dan promosi karyawan.

Tidak hanya itu, Mardani menyindir KPK tentang sumber praktik korupsi yang menurutnya sering terjadi di Indonesia.

"Apa KPK lupa buruknya tata kelola merupakan salah satu sumber praktik korupsi di pemerintahan? Dan banyak diantaranya melibatkan perusahaan milik negara," ujar Mardani.

Halaman:

Editor: Christina Kasih Nugrahaeni

Sumber: Twitter.com/MardaniAliSera


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X