Senin, 17 Februari 2020

WNI Jadi Sasaran, Pemerintah Harus Antisipasi Penyanderaan

- 12 Juli 2016, 06:43 WIB

JAKARTA, (PR).- Pemerintah Indonesia menyadari warga negara Indonesia (WNI) menjadi sasaran untuk disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Itu sebabnya kasus penyanderaan lagi juga mulai diantisipasi pemerintah. Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan kapal-kapal kecil. "Kenapa, itu mungkin karena ada 2, satu di kapal batubara, satu lagi di kapal ikan. Jadi, ini memang mungkin saja karena kapal batubara kita kapal-kapal kecil, tagboat bisa gampang disandera. Kalau (kapal) besar tentu agak sulit," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 12 Juli 2016 setelah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu, kata Luhut, membuat pemerintah berpikir untuk mempertimbangkan menggunakan kapal pengangkut batabara dengan kapal yang lebih besar. Sehingga kapal itu juga menjadi sulit untuk dibajak. Sekalipun terlihat WNI menjadi sasaran kelompok Abu Sayyaf, Luhut tidak mau berandai-andai soal penyebabnya. "Kita lagi cari tahu terus terang. Kita nggak mau berandai-andai, yang nanti malah menjadi nggak bagus," kata Luhut. Saat bertemu presiden, Luhut melaporkan tentang masalah penyanderaan. Saat ini beberapa opsi sudah disiapkan. Namun, dia tidak mau menyampaikan apa saja opsi yang ada karena merasa tidak tepat membuka opsi yang dilakukan pemerintah. "Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan menyangkut penyanderaan karena ini bukan kasus pertama. Tapi satu hal, opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan," kata Luhut. Belum mengutamakan opsi operasi militer, kata Luhut, karena hal itu menyangkut masalah konstitusi negara lain yang harus dihormati. Luhut mengatakan, langkah-langkah lain yang sedang dilakukan pemerintah, bagaimana pengamanan ke depan akan dilakukan. Luhut mengatakan Presiden RI Joko Widodo sudah menelepon dan menulis surat pada Presiden Filipina Duterte. Pemerintah Filipina juga sudah merespons. Sehingga, kata Luhut, saat ini pemerintah Filipina membutuhkan waktu. "Butuh waktu juga, tidak bisa juga seperti balik tangan," kata Luhut. Itu sebabnya, langkah mengupayakan keselamatan sandera saat ini masih dilakukan bersama Filipina. Para menteri pertahanan negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia jugakan membahas masalah ini dalam pertemuan yang digelar Selasa mendatang. Sementara patroli bersama ketiga negara belum dapat dilakukan hingga saat ini. "Belum jalan, tadi juga presiden tanyakan ke saya," kata Luhut.***


Editor: Arie C. Meliala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X