Sri Mulyani: Ada 127 Kepala Daerah Jadi Terpidana Maling Uang Rakyat (Korupsi)

- 13 September 2021, 16:56 WIB
Ilustrasi Koruptor (Garong Uang Rakyat)
Ilustrasi Koruptor (Garong Uang Rakyat) /Dok. Pikiran Rakyat

"Besaran belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan barang jasa yang rata-rata mencapai 59 persen dari total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir ini," katanya.

Baca Juga: 10 Mahasiswa UNS Ditangkap Polisi Usai Bentangkan Poster Saat Kunjungan Jokowi

Dengan belum optimalnya kapasitas daerah, Sri Mulyani menjelaskan hal ini akan mempersulit pencapaian tujuan bernegara.

Sri Mulyani memberikan contoh pada urusan pendidikan. Jika daerah tidak maksimal dalam pekerjaannya di bidang pendidikan ini, maka akan berdampak pada sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

"Kita berikan contoh urusan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Sehingga apabila daerah tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi," katanya.

Sehingga, tentunya hal ini akan berakhir pada kualitas SDM Indonesia hari ini ke depan.***

Halaman:

Editor: Mitha Paradilla Rayadi


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

x