Vaksin Palsu, YLKI Ajak Masyarakat Gugat Pemerintah

- 27 Juni 2016, 07:01 WIB

JAKARTA, (PR).- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajak masyarakat menggugat pemerintah melalui class action. Kementerian Kesehatan, Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan), serta institusi terkait lainnya harus bertanggung jawab atas kasus vaksin palsu ini. "Khususnya bagi orang tua yang anaknya dilahirkan pada kisaran tahun 2004 ke atas. Karena anak dengan kelahiran 2004 dan seterusnya berpotensi menjadi korban vaksin palsu. YLKI siap memfasilitasi gugatan class action tersebut, guna memberikan pelajaran kepada pemerintah karena lalai tidak melakukan pengawasan, dan masyarakat menjadi korban akibat kelalaiannya itu," kata ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui siaran persnya, Senin, 27 Juni 2016. Ia mengatakan, terkuaknya kasus vaksin palsu tidak bisa dianggap main-main. Sebab dampak dari vaksin palsu bisa jangka panjang dan fatal. Tidak cukup hanya pelakunya yang diberikan sanksi pidana. Namun pemerintah sebagai regulator juga harus bertanggungjawab dan dikenai sanksi. "Mengingat begitu lamanya praktik pemalsuan, 13 tahun, dan sudah beredar ke seluruh Indonesia, Kemenkes dan Badan POM bisa dikatakan tidak menjalankan fungsinya, sesuai kapasitas yang dimilikinya," tuturnya. Apalagi penggunaan vaksin tidak bisa langsung oleh masyarakat, tetapi melalui institusi dan tenaga kesehatan. Sehingga menurut YLKI, institusi kesehatan mutlak untuk dimintai pertanggungjawaban karena telah memberikan vaksin palsu pada pasiennya. "Ini juga menunjukkan adanya pengadaan barang jasa yang tidak beres, tidak melalui proses tender yang benar, dan berpotensi adanya tindakan koruptif oleh pejabat pembuat komitmen di Kemenkes," kata Tulus.***

Editor: Catur Ratna Wulandari


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X