Kamis, 20 Februari 2020

Reformasi Kultural Ala Tito Karnavian Didukung Komisi III DPR

- 23 Juni 2016, 11:48 WIB

JAKARTA, (PR).- Tito Karnavian mendapatkan sorotan positif dari anggota Komisi III DPR RI selama uji kelayakan dan kepatutan, Kamis 22 Juni 2016. Sepuluh fraksi menyatakan persetujuan Tito didapuk menjadi kapolri. Sebagai Kapolri baru, Komisi III memberikan catatan agar Tito bisa menekan korupsi di tubuh kepolisian yang sampai ini belum terselesaikan. Dalam pemaparan visi dan misi, Tito juga menyoroti persoalan korupsi di tubuh Polri. Supaya korupsi bisa ditekan, dia menyampaikan fokus programnya terkait reformasi kultural Polri. Menurutnya, selama sejarah berpisah dari ABRI tahun 1998, reformasi kultural paling berat dilaksanakan. Beratnya tantangan reformasi kultural itu ditunjukkan oleh rendahnya kepercayaan publik saat ini. "Kepolisian menjadi lembaga yang tidak dipercaya publik," kata Tito. Menurutnya, fokus reformasi kultural pada dasarnya adalah menekan perilaku koruptif, hedonistik di kalangan anggota polisi. Selain itu, reformasi kultural berhadapan juga dengan perilaku polisi di mata masyarakat. Untuk menerjemahkan konsep reformasi kultural, Tito menyatakan akan membuat beberapa Peraturan Kapolri saat mulai menjabat nanti. Bersamaan dengan reformasi kultural, menurutnya, persoalan anggaran juga menjadi kunci penting. Dia menyebutkan anggaran lebih banyak tersedot di belanja pegawai, yakni 62 persen. Besarnya belanja pegawai membuat Polri tidak sehat. "Dampaknya, banyak dana operasional di tingkat polres atau polsek menjadi kurang sekali. Hal itu menimbulkan kesalahan sistematis di mana-mana yang bisa berakibat juga kepada resepsi publik atas pelayanan anggota," ujarnya. Untuk mengakali terlalu besarnya belanja pegawai, dia menuturkan akan menetapkan kebijakan “zero growth”. Pergantian anggota hanya akan dilakukan ketika ada yang pensiun. Selain itu, dia menargetkan agar tunjangan kinerja Polri bisa meningkat sampai 100 persen pada 2019. Adapun pada 2015, tunjangan kinerja Polri baru berada di kisaran 57 persen. Peningkatan kesejahteraan polisi juga, kata dia, perlu dilakukan melalui peningkatan penyediaan rumah bagi anggota. Saat ini, anggota yang memiliki rumah sendiri baru di kisaran 14 persen. Sisanya banyak yang menyewa karena pendapatan yang tidak cukup. "Ada juga yang akhirnya dari sampingan yang koruptif," ujarnya. Dia mengatakan, perlu ada percepatan kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penyediaan rumah bagi anggota polisi. "Saya akan dorong kerja sama itu sepanjang tidak ada conflict of interest," ujarnya.***


Editor: Muhammad Ashari

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X