Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

- 12 September 2021, 15:19 WIB
Mulut terowongan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Senin, 2 Agustus 2021. PT KCIC akhirnya penuhi permintaan keterangan Komnas HAM terkait aduan warga terdampak proyek di Margawangi, Buahbatu, Kota Bandung.
Mulut terowongan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Senin, 2 Agustus 2021. PT KCIC akhirnya penuhi permintaan keterangan Komnas HAM terkait aduan warga terdampak proyek di Margawangi, Buahbatu, Kota Bandung. /Pikiran Rakyat/Bambang Arifianto

Baca Juga: Jokowi Disebut Ingin Proyek Kereta Cepat Jadi Mahakarya, Komisi V DPR: Terburu-buru

Lebih lanjut, Suryadi mengatakan tetap saja Perpres tersebut, tidak dapat menghapus ketentuan yang ada pada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang juga menjadi dasar terbitnya Perpres itu sendiri. Dimana pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 huruf (b) dinyatakan bahwa

Kendati menurutnya, maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

"Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat," katanya.

Dengan demikian, menurut penjelasan tersebut pemerintah tidak bisa melarikan diri dari kewajibannya membantu keuangan BUMN, yang berpotensi mengalami kerugian akibat penugasan untuk menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperiksa Komnas HAM, KCIC Siap Penuhi Rekomendasi

Dan hal ini terbukti dari diberikannya PMN kepada PT.KAI sebesar Rp4,1 T untuk keperluan proyek kereta cepat, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Fraksi.PKS.id.

"Boleh dikatakan bahwa pemberian PMN ini melanggar Perpres No 107 Tahun 2015 tersebut, oleh sebab itu FPKS menolak pemberian PMN ini sebab disaat ini juga ada masalah lain yang harus diselesaikan yaitu pandemi Covid19,” katanya.

Adapun beberapa masalah selain keuangan, kata Suryadi, juga sempat muncul yaitu beberapa kejadian seperti meledaknya pipa Pertamina yang menyebabkan tewasnya salah satu pekerja, dan juga beberapa kali sempat terjadi banjir di beberapa titik di ruas tol Jakarta Cikampek.

Hal ini membuktikan kurang matangnya perencanaan dan kurang profesionalnya pengerjaan proyek Kereta Cepat ini.

Halaman:

Editor: Ikbal Tawakal

Sumber: Fraksi PKS


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X