Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Jadi Prioritas

- 8 Juni 2016, 13:24 WIB
KETUA Komnas Perempuan Azriana, dan Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Indriyati Suparno menyampaikan tentang pemulihan korban kekerasan seksual dan pemulihan keluarga menjadi fokus dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 8 Juni 2016.*

JAKARTA, (PR).- Komnas Perempuan tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual untuk disampaikan ke DPR, awal Juli 2016. Pemulihan korban kekerasan seksual sekaligus pemulihan keluarga korban menjadi terobosan utama RUU ini. Pemulihannya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan seperti pemulihan secara medis, psikologis, ekonomi, dan pemulihan posisi di masyarakat melalui reintegrasi sosial. "Misalnya kasus inses ya. Itu bukan hanya anak yang diperkosa itu yang harus kita lihat sebagai korban. Tapi ibunya juga, kalau dia (korban) diinses oleh bapaknya. Dalam hal ini, yang harus dipulihkan bukan cuma anak tapi ibunya. Bahkan mungkin satu keluarga itu yang mendapat stigma dari masyarakat," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 8 Juni 2016. Dia menjelaskan, RUU ini memperkenalkan konsep bahwa bukan hanya memulihkan korban yang harus dilakukan tetapi juga keluarga. Pemulihan dalam hal ini, menurut Azriana, harus ditanggung negara. Sedangkan restitusi atau pembayaran ganti rugi yang diberikan pada korban berdasarkan putusan pengadilan, ditanggung pelaku. "Tapi pemulihan itu harus ditanggung oleh negara. Jadi kalau diatur dalam undang-undang ini, artinya pemulihan untuk korban, setelah ada UU ini tidak bisa lagi diabaikan. Kita selama ini suka berfokus pada pelaku saja. Pelaku sudah dihukum, kita pikir persoalan sudah selesai, padahal korbannya masih harus melewati sisa hidupnya yang masih panjang dengan segala stigma," kata Azriana. Selain itu, RUU ini juga menawarkan satu hukum acara untuk menangani kasus kekerasan seksual yang memudahkan korban dalam proses peradilan. Selama ini, korban menurut dia kesulitan saat harus membuktikan kekerasan seksual yang dialaminya. Melalui RUU ini, keterangan korban juga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Gagasan itu mengadopsi aturan di UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyebutkan kesaksian korban itu termasuk alat bukti. Dengan begitu cukup menambah satu alat bukti lagi maka proses hukum sudah bisa dilanjutkan. Langkah ini menurut Komnas Perempuan, diharapkan bisa mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak bisa diselesaikan secara hukum. Apalagi selama ini sekitar 50 persen kasus diarahkan untuk mediasi. Mediasi itu menurut dia, justru membuat tak bisa mencegah kekerasan atau pemerkosaan berulang. Ketika satu kejahatan tidak diproses hukum, kata Azriana, itu mengajarkan kepada pelaku yang lain, kalau mereka melakukan hal yang sama, tidak akan diproses hukum. "Kami sudah tawarkan hukum acara tersendiri untuk atasi hambatan yang dialami korban dan penyidik dalam tangani kasus kekerasan seksual. Terobosan lainnya, hukum acara di RUU ini mengenal pemberian kesaksian lewat telekonferensi. Karena kita tahu satu hal yang tidak mudah korban dipertemukan dengan pelaku di depan pengadilan," katanya. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, presiden menyampaikan pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Presiden Joko Widodo juga mengarahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan koordinasi maksimal dengan Komnas Perempuan melalui Kementerian Sekretariat Negara. "Beliau tadi mengarahkan supaya Kementerian Sosial sendiri pada posisi support untuk konsep rehabilitasinya bagi korban, keluarga korban maupun kepada pelakunya. Sesuai dengan informasi yang kita sudah terima bahwa 6 RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas 2016 salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi ini akan menjadi prioritas pemerintah dan DPR," katanya. Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, kekerasan terhadap perempuan memang cukup meningkat. Dia juga mengatakan pencegahan yang terjadi di lapangan sudah mulai dilakukan dengan mengadakan pusat-pusat perempuan dan anak. Pusat terpadu itu berbasis pada masyarakat yang sekarang mulai dibuka di seluruh Indonesia.***

Editor: Arie C. Meliala


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X