Sabtu, 6 Juni 2020

Simposium Nasional: Jangan Utak-atik Masa Lalu

- 2 Juni 2016, 14:42 WIB

JAKARTA, (PR). - Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Paham Komunis dan Ideologi Lainnya menginginkan masalah yang sudah lalu tak diungkit kembali. Hal tersebut dituangkan dalam poin kelima dari sembilan poin rekomendasi yang dirumuskan dalam simposium yang digelar di Balai Kartini Jakarta sejak Rabu 1 Juni 2016 hingga Kamis 2 Juni 2016. Rekomendasi yang dibacakan Indra Bambang Utoyo dari FKPPI itu menilai pengutak-atikan kasus masa lalu akan membangkitkan luka lama yang memecah persatuan bangsa dan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, ia menyarankan lebih baik semua komponen bangsa bersatu menatap ke depan dan mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. "Lagi pula rekonsiliasi sosial politik secara alamiah telah terjadi di kalangan anak cucu mereka yang terlibat konflik masa lalu tersebut sehingga tak ada lagi stigma yang tersisa pada mereka," kata Bambang. Pihaknya pun meyakini kalau fenomena kebangkitan PKI akhir-akhir ini tidak terlepas dari empat kali perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 yang dibajak liberalisme. Untuk itu, ia mendesak pemerintah dan MPR RI segera mengkaji ulang UUD 2002. Selain itu pemerintah juga konsisten menegakkan Pancasila TAP MPRS XXV/1966 dan UU No 27/1999 Jo KUHP Pasal 107 dan 169 tentang pelarangangan PKI. "Pancasila juga hendaknya diajarkan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal mulai dari PAUD, dasar, menegah, hingga tinggi. Kami juga mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan integrasi dan kewaspadaan nasional terhadap ancaman dari kelompok anti Pancasila," ucapnya. penggagas simposium Kiki Syahnakri menuturkan, hasil rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dia pun menegaskan kalau yang dirumuskan dalam simposium kali ini bukan bermaksud menandingi simposium Arya Duta yang digelar Lemhanas beberapa waktu lalu. "Harapan saya, nanti ada kesepakatan dari dua rekomendasi ini sampai ada rekomendasi bersama. Kita dialog. Kalau bertolak belakang, ya enggak apa-apa, kita hargai, tapi kita tetap akan jalan," kata purnawirawan berpangkat akhir Letnan Jenderal itu. Adapun hari terakhir simposium yang digagas oleh sekumpulan organisasi massa dan TNI ini sempat diwarnai beberapa insiden. Diduga ada pencatutan nama organisasi PMKRI dan GAMKI. Menurut Ketua Presidium PP PMKRI, Angelo Wake Wako meski secara jelas mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. PMKRI tidak terlibat dalam simposium tersebut. "Kami tidak mau isu PKI dipakai untuk menggandeng ekstremis kanan atau fundamentalis agama," kata Angelo. Sementara itu, logo GAMKI yang awalnya terpampang di area simposium nampak ditambal oleh logo LVRI. Selain dugaan pencatutan, ada juga dugaan intimidasi yang dilakukan beberapa oknum ormas kepada seorang wartawan daring yang dinilai tak sejalan dalam memandang simposium tersebut. Menanggapi hal itu, Kiki mengaku tak tahu mengenai organisasi yang merasa dicatut namanya. Panitia hanya memasukkan logo organisasi yang telah diterima panitia melalui surat elektronik. "Tapi itu sudah selesai. Kami cabut saja logonya," kata Kiki. Begitupun mengenai intimidasi terhadap media. Kiki mengaku tidak tahu. Malah dia menuturkan sempat berkomunikasi dengan wartawan tersebut. Dia pun menilai intimidasi media tidak baik dan sama sekali tidak pernah dilakukan panitia. Kendati begitu, pihaknya enggan mengklarifikasi tindakan ormas tersebut. "Itu urusan yang bersangkutan dengan FPI. Acara kami kan sudah selesai," ucapnya.***

Editor: Muhammad Irfan


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X