Kamis, 27 Februari 2020

KPI Desak Jokowi, Bebaskan 4 WNI yang Disandera di Somalia

- 20 Mei 2016, 02:17 WIB

JAKARTA, (PR).- Setelah berhasil membebaskan 14 warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, ternyata masih ada 4 WNI lainnya yang disandera oleh komplotan perompak di Somalia, Afrika Timur. Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membebaskan mereka dari penderitaan. Presiden KPI Capt. Hasudungan Tambunan mengungkapkan, perompakan terhadap kapal ikan Naham 3 yang diawaki 29 orang itu terjadi pada 26 Maret 2012 di perairan Somalia dan hingga kini seluruh ABK masih disandera perompak di suatu tempat yang tidak diketahui. “Sudah empat tahun lebih mereka disandera dan hingga sekarang tidak diketahui nasibnya, tapi pemerintah tidak serius untuk membebaskan. Yang jelas, satu ABK dari Indonesia telah meninggal akibat terserang malaria, jadi WNI yang disandera masih 4 orang,” ungkap Hasudungan Tambunan di Jakarta, Jumat 20 Mei 2016. Dikatakan, pemilik kapal ikan itu adalah perusahaan Al-Naham 3 Fishing Company di Muscat, Oman. Sedang operator kapal Naham 3 berbendera Oman itu adalah Jiang Chang Marine Enterprises, perusahaan di Taiwan. Para ABK WNI diberangkatkan oleh perusahaan agen kapal di Singapura bernama Step Up Marine Enterprises Pte. Ltd. Namun, KPI tidak mengetahui agen di Indonesia yang bekerja sama dengan agen di Singapura untuk merekrut 5 ABK Indonesia ke kapal ikan tersebut. Ke-29 ABK di kapal ikan itu berasal dari Indonesia 5 orang, Filipina 5, Kamboja 4, Vietnam 3 dan 12 lainnya dari China/Taiwan. “Ke-5 pelaut itu bukan anggota KPI dan kami juga tidak tahu siapa agen yang mengirim mereka. Keterlibatan KPI di disini karena solidaritas sesama pelaut Indonesia,” ujar Hasudungan. Menurut informasi yang diperoleh KPI, ke-4 ABK WNI yang kini masih disandera itu adalah Elson Pesireron, Supardi, Sudirman dan Adi Manurung. Sedang Nasirin yang memiliki paspor nomor U 306903 dilaporkan telah meninggal pada 17 Mei 2016 akibat terserang malaria. Terungkapnya kasus perompakan dan penyanderaan 29 ABK kapal ikan itu, kata Capt. Hasudungan, berawal dari informasi ITF (International Transport workers’ Federation) yang diterima KPI melalui email berupa video pernyataan awak kapal dan saat ditawan perompak. Berdasarkan surat KPI pada 2 September 2013, Plh. Direktur Perlindungan WNI dan PHI Kemenlu RI Krishna Djelani, membenarkan adanya perompakan kapal ikan Naham 3 dan penyanderaan seluruh ABK-nya. Berdasarkan informasi KBRI Muscat, kata Hasudungan mengutip penjelasan Kemenlu, pemilik kapal dan pihak perompak melakukan negosiasi mengenai jumlah uang tebusan, namun belum mendapat kesepakatan. Namun, para sandera kemudian diturunkan dari kapal dan dipindah ke beberapa lokasi yang berbeda. Terakhir (2013), para sandera berada di suatu tempat antara Eldhane dan Haradnere, Somalia. “Sejak saat itu tidak informasi lagi, sehingga kami juga tidak mengetahui nasib dan keberadaan ke-4 ABK WNI yang kini masih disandera,” ujarnya. Ditambahkan, KPI pada 18 Mei 2016 juga menerima permintaan Maritime Piracy Humanitarian Response Porgram (salah satu jaringan ITF) untuk mengetahui perkembangan kasus perompakan dan penyanderaan kapal ikan tersebut, sekaligus minta nama dan alamat para ABK WNI yang disandera. Mereka akan memberikan bantuan psikologis kepada keluarga pelaut yang menjadi korban penyanderaan selama 4 tahun lebih. Hasudungan melanjutkan, KPI sangat mengepresiasi sikap tanggap pemerintah yang cepat membebaskan 14 ABK WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Dalam kurun waktu 5 minggu, ke-14 sandera berhasil dibebaskan melalui perundingan yang melibatkan banyak pihak. Dalam kasus penyanderaan 4 ABK WNI di Somalia ini, KPI juga minta pemerintah bersikap sama untuk segera membebaskan 4 WNI yang telah disandera selama 4 tahun lebih. Semua pihak terkait perlu dilibatkan, termasuk mencari agen yang mengirim pelaut dan operator kapal ikan tersebut, sehingga ke-4 ABK itu dapat segera dibebaskan. “Kalau memang pembebasan tidak bisa dilakukan melalui perundingan, perlu diselesaikan melalui operasi militer seperti yang dilakukan dalam pembebasan kapal Sinar Kudus di perairan Somalia beberapa tahun lalu,” tegas Capt. Hasudungan.***


Editor: Satrio Widianto

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X