Jumat, 29 Mei 2020

TNI Harus Umumkan Orang Terlibat PKI Hasil Litsus Dulu

- 19 Mei 2016, 01:23 WIB

JAKARTA, (PR).- Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mengumumkan orang-orang yang terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) dari hasil litsus (penelitian khusus) saat Orde Baru dulu, di Kodim maupun di pusat, sehingga akan mudah diketahui siapa anak, cucu mereka selanjutnya. “Dengan cara itu, mudah mendeteksi generasi selanjutnya jika ingin menghidupkan kembali ajaran komunis itu,” kata Anggota Komisi I DPR RI Saefulah Tamliha di Gedung DPR, Rabu 18 Mei 2016, mengomentari mulai ramai kembali gerakan senyap PKI mau hidupkan ideologi komunisnya melalui generasi muda. Perlu diketahui, sekarang ini ramai di media sosial tentang kekhawatiran PKI melalui sejumlah generasi muda berkembang di Indonesia. Bahkan mulai tercium penyusupan di ormas kepemudaan. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PPP dapil Kalimantan Selatan ini, di Amerika Serikat saja jika dokumen rahasia sudah lewat 30 tahun, maka bisa dibongkar dan boleh diketahu publik. “Nah, kenapa kita di Indonesia tidak bisa ikut pola Amerika Serikat itu. Sehingga dapat diketahui siapa saja yang bisa nantinya dinilai dari keturunannya menyebarkan ajaran itu yang dilarang di Indonesia,” ujarnya. Kalau perlu, lanjutnya, mereka yang terlibat PKI itu sesuai dari hasil litsus itu diumumkan di media sosial, biar semua orang Indonesia mengetahui dan mewaspadai supaya ajaran mereka tidak berkembang terlalu melebar. Selain itu, dia juga minta dalam perekrutan TNI, Polri supaya terus dijaga perketat rekaman jejak keluarga PKI ini, karena yang ada sekarang bukan lagi anaknya tetapi para cucu-cucunya. “Semakin ketat, semakin mempersempit atau tetap cleaner ideologi komunis di jajaran TNI dan Polri,” tegasnya. Dia juga menekankan sebagai Anggota MPR, tetap tidak akan mengubah Tap MPR yang melarang ajaran PKI di Indonesia. “Sekarang ini kejelian semua pihak untuk mempersempit ruang gerak ajaran PKI itu harus dilakukan. Salah satu cara di pendidikan dihidupkan kembali ajaran Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Sebab, dua mata pelajaran ini sudah tidak ada di sekolah,” ucapnya. Untuk ormas kepemudaan, tentunya mereka juga harus jeli dan mengetahui orang yang punya ajaran PKI ini, sehingga ke depan tidak mudah ditumpangi, sambungnya. “Perketat syarat masuk jadi kader ormas yaitu anti PKI,” tegasnya.***

Editor: Sjafri Ali


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X