MPR Bersikap Tolak Kebijakan Sertifikat Vaksin, Munculkan Gerakan Pengumpulan KTP untuk Gugat Pemerintah

- 7 September 2021, 09:20 WIB
Cara Download Sertifkat Vaksin di pedulilindungi.id. MPR menilai kebijakan sertifikat vaksin sangat merugikan banyak pihak, sehingga harus dibawa ke pengadilan.
Cara Download Sertifkat Vaksin di pedulilindungi.id. MPR menilai kebijakan sertifikat vaksin sangat merugikan banyak pihak, sehingga harus dibawa ke pengadilan. /Tangkap layar/pedulilindungi.id

PIKIRAN RAKYAT - Mulai 6 hingga 10 September 2021 akan ada gerakan pengumpulan KTP di Jakarta untuk menolak kebijakan sertifikat vaksin Covid-19.

Penggagas gerakan itu adalah Majelis Penderitaan Rakyat (MPR) yang sudah dideklarasikan di Kopi Betawi milik Haikal Hasan Baras alias Babe Haikal di Jakarta Timur, Senin, 6 September 2021.

MPR menilai kebijakan sertifikat vaksin sangat merugikan banyak pihak, sehingga harus dibawa ke pengadilan.

Founder MPR, Habib Ali Ridlo Assegaf alias Babeh Aldo mengatakan, muncul kebijakan sertifikat vaksin, makin banyak rakyat yang semakin menderita.

Baca Juga: IDF Israel Lancarkan Serangan Udara ke Jalur Gaza, Incar Tempat Pembuatan Roket Hamas

"Sebelum Covid-19 saja, rakyat itu sudah banyak yang menderita. Sekarang ada Covid makin menderita. Ini muncul kebijakan sertifikat vaksin," ujarnya pada tayangan video pada kanal Refly Harun Podcast 'KAPOK DUKUNG PRABOWO, BENTUK MPR (MAJELIS PENDERITAAN RAKYAT)!!', Senin, 6 September 2021.

Untuk gerakan yang dibuat, saat ini sudah berlangsung pengumpulan KTP warga Jakarta, yang dimulai pada 6-10 September 2021.

Setelah mendapat mandat dari warga yang merasa keberatan dengan kebijakan sertifikat vaksin untuk syarat administrasi, MPR akan membawanya ke pengadilan.

Baca Juga: Gayanya bak Pahlawan Padahal Eks Napi Asusila, Saipul Jamil 'Diajak' Bertobat

"Nanti pada 13 September kita bakal ke PTUN untuk melayangkan gugatan," ujarnya.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X