Jalan Panjang Jemaat GKI Yasmin Menanti Keadilan

- 27 Maret 2016, 16:22 WIB
Pendeta GKI Yasmin Lina Gunawan memberikan khotbah, dalam peringatan Hari Paskah di seberang Istana Negara, Minggu, 27 Maret 2016. Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi sudah enam tahun ini menggelar hari besar keagamannya di seberang istana, karena gereja mereka tak kunjung dibuka sejak 2010.*

SEBERANG Istana Presiden Republik Indonesia, di Jalan Merdeka, Jakarta, Minggu 27 Maret siang itu nampak ramai. Terlihat ratusan orang memegang payung menahan terik duduk di kursi plastik sambil menyanyikan beberapa kidung gereja. Mereka yang bergerumul tepat di salah satu pintu gerbang Monumen Nasional itu cukup menyita perhatian sejumlah pengunjung yang lewat. Tak heran, karena pemandangan itu mungkin bukan hal yang biasa. Mereka adalah jemaat dari GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat. Kehadiran mereka bukan berdemo. Apalagi menghabiskan libur akhir pekan. Menurut juru bicara GKI Yasmin, Bona Singgalingging, para jemaat itu berkumpul di Monas, hanya untuk beribadah paskah. Karena gereja yang mereka dirikan selama beberapa tahun lalu, tak kunjung bisa digunakan karena tak adanya izin dari pemerintah setempat. "Sejak 2010 kami memang menggelar paskah dan hari besar agama kami di sini. Begitu pun ibadah rutin, setiap dua minggu sekali ya seperti ini. Ini kan pada dasarnya memindahkan apa yang harus dilakukan di gereja ke sini," kata Bona kepada wartawan. Permasalah GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia memang sudah berlangsung lama. Bahkan gereja yang mereka bangun pun, saat ini kondisinya sudah ditumbuhi ilalang saking tak terurus dan tak boleh dimasuki oleh para jemaat. Upaya hukum pun telah dilakukan agar mereka bisa bebas beribadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. "Kami sudah melakukan semua hal. Kami sudah sampai puncaknya di Mahkamah Agung, ke Ombudsman sudah, berikut ke Dewan HAM di PBB. Tapi sayangnya pemerintah belum ada yang serius memastikan bahwa diskriminasi dan pembangkangan hukum yang sudah menahun ini terus menerus terjadi," ucapnya. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh pihaknya hanya berupa aksi damai, dengan menggelar ibadah di tempat-tempat terbuka. Bona menuturkan, kegiatan ini dilakukan dengan harapan ada pemangku kekuasaan yang terketuk hatinya agar gereja yang menurut mereka telah disahkan oleh MA itu bisa segera dibuka dan jemaat bisa beribadah sebagaimana mestinya. "Dibantu oleh kawan-kawan lintas iman, kami akan mengingatkan terus pemerintah bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang terjadi di negeri ini. Kami akan terus melakukan ini sampai dua gereja yang disegel dibuka," ucapnya seraya menuturkan, pertemuan dengan kepala daerah pun sudah sering dilakukan, tapi belum ada hasil apa-apa. "Bima Arya (Wali Kota Bogor) dua kali ketemu kami. Tapi kalau terus meeting tanpa penyelesaian tidak akan pernah ada ujungnya," katanya lagi. Sementara itu, Glen Fredly, artis yang ikut bergabung dalam ibadah ini menyayangkan masalah ini dan menilai adanya pembiaran. Menurut dia, perlu peran pemerintah yang solid untuk mengintervensi masalah ini agar semua pihak bisa berdamai. "Misalnya temu warga, difasilitasi pemerintah. Saya menuntut masalah keberagaman di Indonesia ini mendapat perhatian khusus, terutama untuk mereka yang memiliki masalah domestik seperti tempat ibadah ini," kata Glen. Glen pun berharap, dengan konsistennya dua jemaat gereja ini melakukan aksi damai di Monas, akan banyak pihak yang terinpirasi dan menumbuhkan sikap toleransi pada keberagaman. "Mudah-mudah ada jalan keluar terkait masalah ini," ucapnya. Kasus penyegelan dan polemik atas dua gereja ini memang telah berlangsung sejak 2010. Untuk GKI Yasmin, Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor. MA tertanggal 9 Desember 2010 telah mengeluarkan putusan PK MA Nomor 127 PK/TUN/2009 terkait izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin. Namun, saat itu, Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua RT. Imbas dari masalah ini, Wali Kota Bogor pun mencabut IMB GKI Yasmin. Ombudsman RI juga kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.***

Editor: Muhammad Irfan


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X