Minggu, 7 Juni 2020

Jangan Salahkan Calon Independen, Parpol Menjadi Penyebab Deparpolisasi

- 10 Maret 2016, 21:57 WIB
CALON legislatif, presiden dan wakil presiden harus diusung partai politik.*

JAKARTA, (PRLM).- Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro mengatakan, ancaman deparpolisasi bukan datang dari calon independen. Deparpolisasi menurutnya justru hanya bisa terjadi jika partai politik tidak juga membenahi dirinya yang akan membuat publik terus merasa tidak puas akan partai politik. “Munculnya fenomena calon independen itu karena kekecewaan publik terhadap partai politik. Semakin publik tidak puas maka semakin kuat calon independen.,Partai politik mengalami delititimasi justru karena ulah partai politik sendiri. Kalau pilkada serentak kemarin hanya37 persen calon independen yang maju dan 14 persennya berhasil memenangkan pilkada, maka pada pilkada langsung 2019, angka ini akan semakin tinggi, jika partai politik terus saja tidak berubah,” ujar Siti Zuhro kepada wartawan usai dialektika demokrasi ‘Deparpolisasi’ bersama Ketua DPP PDIP Anreas Parera dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis 10 Maret 2016. Partai politik, menurutnya, juga telah gagal menjadikan lembaga legislatif mulai dari DPR, DPRD I dan DPRD II sebagai show room untuk menunjukkan kualitas parpol itu sendiri. “Contoh saja bagaimana saat ini partai politik tidak sedikitpun berani mengkritik pemerintahan melalui DPR. DPR justru mendukung semua yang dilakukan oleh pemerintah meski itu tidak pro rakyat,” tegasnya. Dengan demikian maka proses check and balance antara eksekutif dan legislatif pun tidak terjadi. Demokrasi pun menurutnya terancam, padahal dalam sistem presidensial yang kita pilih check and balance diperlukan. ”Kader-kader partai politik di lembaga legislatif gagal membawa diri dan menjalankan fungsi perwakilannya,” ucapnya. Ketiadaan check and balance oleh partai politik di DPR terhadap eksekutif pun menurut Siti berimbas di lembaga eksekutif sendiri. Karena DPR tidak lagi menyuarakan isu-isu yang pro rakyat dan malah mendukung pemerintah, membuat pemerintahan yang tidak ada kerjaan mencounter isu-isu dari DPR menjadi ribut sendiri. “Keributan internal pemerintahan itu karena DPR tidak lagi menjalankan fungsinya.Pemerintah tidak lagi mendapatkan tantangan dan kritik-kritik yang membangun dari DPR.Makanya karena tidak ada kerjaan internal pemerintahan itu selalu ribut sendiri.DPR tidak lagi mengawasi pemerintah, mereka jadi rebutan sendiri di internal pemerintahan,” tegasnya. Kondisi ini semakin parah karena Jokowi sendiri tidak cukup bisa menghadirkan kepemimpinannya dan media-media main stream mendukung apapun yang dilakukan oleh Jokowi.”Media mainstream seharusnya memegang peranan penting kalau memang harus diluruskan maka harus diluruskan.Jangan semua yang dilakukan pemerintah didudukung begitu saja,” tegasnya. Begitu juga dengan sikap para aktivisi, LSM yang dalam kampanye selalu mengatakan diri relawan atau sahabat tetap ketika tidak terakomodir menjadi tidak bersahabat ketika kepentingannya tidak terakomodir.”Tapi ketika terakomodir, maka rakyat yang mereka lupakan,” tambahnya lagi. Hal senada juga dilontarkan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia,Muhammad Budyatna. Partai politik Indonesia bersikap sangat pragmatis dan anomali. Perilaku partai politik yang pragmatis ini bisa dilihat dari sikap para politisi sendiri yang selalu mengedepankan kepentingan modal saja. “Anomali karena justru orang-orang kritis yang baik untuk demokrasi justru dan sebenarnya untuk partai politik sendiri, saat ini justru hendak dibungkam.Hal ini bisa dilihat pada kasus Fahri Hamzah.Orang model Fahri saat ini dianggap tidak lagi cocok dengan kepemimpinan PKS saat ini yang pragmatis sehingga berbagai carapun dilakukan untuk menyingkirkannya dari panggung politik Indonesia,” tegasnya. Jika orang-orang yang berani kritis seperti itu disingkirkan maka yang akan terjadi partai politik hanya akan jadi tukang stempel dan ini diperparah karena Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi.”Bagaimana mungkin di era demokrasi tidak ada kekritisan dan orang kritis justru hendak disingkirkan?,” tandasnya keheranan. Sebelumnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri mengkritik munculnya calon independen sebagai bentuk deparpolisasi. Oleh karena itu PDIP menurutnya harus menolak semua calon independen. (Sjafri Ali/A-147)***

Editor: Sjafri Ali


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X