Minggu, 5 April 2020

Tolak Relokasi, Juru Parkir Lakukan Aksi Bersih Malioboro

- 28 Februari 2016, 17:12 WIB
PAGUYUBAN Juru Parkir Malioboro (PJPM) bersama mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi bersih lingkungan Malioboro pada Minggu (28/2/2016). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap relokasi area parkir sepanjang Malioboro ke Abu Bakar Ali.*

YOGYAKARTA, (PRLM).- Paguyuban Juru Parkir Malioboro (PJPM) bersama mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi bersih lingkungan Malioboro pada Minggu (28/2/2016). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap relokasi area parkir sepanjang Malioboro ke Abu Bakar Ali. Ketua PJPM, Sigit Karsana Putra menuturkan, negosiasi pihaknya dengan Pemkot Yogyakarta terkait nasib Juru Parkir (Jukir) di Malioboro jika parkir direlokasi, belum mendapat titik temu. Padahal relokasi parkir akan segera dilakukan. "Kami bukannya menolak direlokasi, tapi hingga saat ini mereka (Pemkot Yogyakarta) belum melakukan komunikasi lagi. Bersih Malioboro ini bentuk aksi damai Jukir yang selama ini dipandang berpendidikan rendah," ujarnya. Sebelumnya, para jukir Malioboro ini juga menyuarakan penolakannya dengan menempelkan spanduk besar sebagai wujud aspirasi penolakannya. Spanduk berwarna putih berukuran sekitar 1x5 meter dengan tulisan berwarna merah tampak mencolok diletakkan di depan sebuah hotel yang ada di Kawasan Malioboro, Yogyakarta. "Kita sudah sekitar seminggu memasang spanduk itu tapi yang kemarin hitam kita ganti yang putih biar lebih jelas terbaca," ujar salah seorang juru parkir, Hartono (45). Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, menuturkan, protes-protes yang terjadi merupakan konsekuensi penataan konsep Malioboro yang menjadi pedestrian, sehingga hal tersebut harus dimaklumi oleh semua pihak termasuk para juru parkir "Yang jadi masalah bukan juru tidak mau tahu kalau mereka akan direlokasi, tapi jaminan serta dukungan pemkot atas keberadaan mereka ke depan itu yang harus pemkot tunjukkan," ucapnya. Sebagai pihak yang melakukan proyek penataan, ia juga mengkritik Pemda DIY. Pemda DIY seharusnya memiliki kejelasan informasi kapan dan bagaimana proses relokasi, karena selama ini masih simpang siur. Sehingga, kata dia, dampaknya Pemkot Jogja tergagap-gagap menghadapi ekses sosialnya. "Harus jelas kapan, bagaimana penataanya. Sebab kesannya sekarang proyek penataan dilakukan Pemda DIY, tapi malah Pemkot Jogja tergagap gagap menghadapi dampak sosialnya," tuturnya.(Wilujeng Kharisma/A-147)***


Editor: Wilujeng Kharisma

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X