Ahmad Basarah Dukung Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara: Kembali pada PPHN

- 30 Agustus 2021, 19:23 WIB
Hasil pradesain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) buatan pematung Nyoman Nuarta dipamerkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasil pradesain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) buatan pematung Nyoman Nuarta dipamerkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Instagram.com/@jokowi

PIKIRAN RAKYAT – Rencana Presiden Joko Widodo Untuk menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara (ibu kota baru) kepada DPR direspon positif oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Dia berharap gagasan besar tersebut mendapat dukungan partai-partai politik dan semua elemen masyarakat demi kebaikan bangsa.

“Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN,” katanya.

Menurutnya, tanpa PPHN tidak ada jamin jika pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara akan terlaksanakan sesuai rencana lantaran UUD NRI 1945 dan UU 25 tahun 2004 tentang SPPN tidak memberi sanksi apapun kepada presiden berikutnya jika tidak melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan presiden sebelumnya.

Baca Juga: Ikut Ambisi Jokowi, Prabowo Lantang Suarakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, dukungan partai-partai dan seluruh masyarakat atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara, idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodasi PPHN.

Ahmad Basarah menyebutkan bahwa amandemen terbatas hanya memasukkan satu ayat pada Pasal 3 yang intinya memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN atau GBHN, serta menambah ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden jika tidak bertentangan dengan PPHN.

“Karena itu, saya sangat berharap niat MPR melakukan amandemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apa pun. Apalagi dicurigai ingin mengubah konstitusi agar presiden bisa menjabat tiga periode. Tidak sama sekali,” katanya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari MPR, Senin, 30 Agustus 2021, ia menyebutkan bahwa sosok Presiden boleh berganti, tetapi rencana pembangunan jangka panjang nasional harus terus berkesinambungan dan dilindungi konstitusi.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurfajriani

Sumber: MPR


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X