Senin, 24 Februari 2020

Semua Sepaham Revisi UU 15/2003

- 19 Januari 2016, 08:35 WIB
PARA pimpinan lembaga negara mendampingi Presiden RI Joko Wododo saat menyampaikan keterangan tentang pertemuan konsultasi di Istana Negara, Selasa (19/1/2016). Semua pimpinan lembaga negara bersama pemerintah sudah sepaham penting melakukan revisi atas Undang-Undang 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*

JAKARTA, (PRLM).- Pertemuan Konsultasi Presiden Republik Indonesia Joko Widoddo dengan para Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016) menghasilkan kesepahaman merevisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang sebelum pertemuan merasa UU itu sudah cukup kuat juga akhirnya sepaham pentingnya melakukan revisi setelah pertemuan selesai. Sasaran utama revisi pada penguatan aspek pencegahan aksi terorisme. Zulkifli juga menyampaikan beberapa poin penguatan pencegahan terorisme yang selama ini belum diatur dalam UU 15/2003 ke depannya akan diatur. Poin-poin yang dibahas dalam pertemuan itu rata-rata dikemukakan pemerintah yang diterima dari aparat hukum termasuk masukan dari kepolisian. "Orang latihan untuk teror itu tidak ada pasalnya, ini polisi minta. Kemudian warga Indonesia yang pergi ke luar negeri misalnya ikut Suriah dan sebagainya belum ada dasar hukumnya untuk ditindak. Nah itu perlu dilengkapi," kata Zulkifli. Poin lainnya yang selama ini belum diatur dan akan diatur seperti tindakan untuk orang yang melakukan pemufakatan jahat atau melakukan perundingan akan meledakkan bom, penindakan 1x24 jam yang masih dirasa kurang, dan ancaman hukuman pelaku teror yang masih dianggap rendah, bisa ditambah. Mengingat para pelaku teror rata-rata ada di daerah-daerah tertentu, pemerintah juga memandang perlunya peran serta bupati, walikota, gubernur, dan masyarakat. Poin-poin yang belum ditampung itulah, menurut Zulkifli menjadi salah satu sasaran dalam revisi UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan pertemuan dengan presiden bukan untuk mengambil keputusan karena sifatnya memang konsultasi dan silaturahmi. Dalam pertemuan itu, Jokowi memang meminta masukan para pimpinan lembaga yang hadir seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jokowi didampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri kabinet kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. "Momentum yang ada ini saya ingin menawarkan, mengajak kita melakukan penguatan instrumen pencegahan pidana terorisme dengan melihat lagi payung hukum dalam UU 15/2003 dan UU 9/2013 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). Apakah cukup dalam melakukan pencegahan antiterorisme atau memang perlu direvisi karena memang perubahan yang sangat cepat terhadap ideologi terorisme," kata Jokowi mengawali pertemuan sekitar pukul 10.00 WIB. (Arie C. Meliala/A-147)***


Editor: Arie C. Meliala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X