Ketua MPR: PPHN Landasan Setiap Rencana Strategis Pemerintah Seperti Pemindahan Ibu Kota Negara

- 16 Agustus 2021, 10:52 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). /MPR RI

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, MPR menggelar Sidang Tahunan pada 16 Agustus 2021 yang turut dihadiri oleh Presiden Jokowi di Gedung Nusantara, Jakarta.

Sidang Tahunan MPR tersebut dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet menyampaikan bahwa MPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia menyebutkan jika aspirasi masyarakat dan daerah menghendaki adanya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem manajemen pembangunan nasional yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Baca Juga: Kenakan Baju Adat Baduy, Tas Rajut dan Sendal ke Gedung DPR, Jokowi: Sederhana, Nyaman Dipakai

Berbagai pandangan masyarakat tersebut menyatakan bahwa diperlukan adanya visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah bertujuan agar orientasi pembangunan nasional lebih fokus terhadap upaya pencapaian tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi yang sama juga diperlukan, mengingat Indonesia adalah negara besar dan majemuk dengan potensi geografis, demografis dan sumber kekayaan alam yang besar, memiliki heterogenitas atas suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berpotensi memunculkan dinamika perbedaan pandangan, serta kepentingan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Baca Juga: Punya Ikatan Batin yang Kuat, Ruben Onsu Rela Pasang Badan untuk Lindungi Ayu Ting Ting

Atas tindak lanjut dari rekomendasi MPR periode 2009/2014 dan MPR periode 2014/2019, hasil kajian MPR periode 2019/2024 menyatakan bahwa perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X