Sindir soal Rangkap Jabatan Rektor UI, Mardani Ali Sera Bandingkan dengan Penangkapan Ulama

- 21 Juli 2021, 14:26 WIB
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. /Antara/HO-Humas Fraksi PKS

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyindir tentang rangkap jabatan yang diperoleh rektor Universitas Indonesia (UI).

Berita Presiden Joko Widodo atau yang kerap disebut Jokowi resmi mengizinkan rektor UI untuk rangkap jabatan saat ini ramai diperbincangkan.

Isu rangkap jabatan tersebut berkaitan dengan penerbitan aturan baru Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) tentang peraturan dasar pengelolaan UI sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Peraturan tersebut telah ditetapkanoleh Jokowi pada 2 Juli 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Baca Juga: POPULER HARI INI: Cek Fakta Kabar Meninggalnya Ustaz Abdul Somad hingga Etika Luhut Disorot Saat Minta Maaf

Salah satu aturan yang terkandung di dalamnya yaitu mengenai larangan rangkap jabatan.

Namun, tidak lama berselang setelah aturan tersebut diteken, rektor UI, Ari Kuncoro diduga melanggar aturan terkait rangkap jabatan.

Selain menjadi rektor UI, Ari Kuncoro saat ini tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Pengangkatan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independe BRI dilakukan pada 18 Februari 2020 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPTS).

Menanggapi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh rektor UI, Mardani Ali Sera pun membandingkan jika yang melakukan adalah seorang ulama.

Baca Juga: Epidemiolog UI Ungkap Penyebab Penurunan Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

"Jika pelanggar adalah ulama, cepat sekali ditangkap, diborgol, dan dipermalukan di depan media," kata Mardani Ali Sera melalui unggahan di akun Twitter miliknya.

Namun, dalam unggahan Mardani juga disebutkan adanya perbedaan perlakuan terhadap kolega yang kedapatan rangkap jabatan.

Dalam perbandingan tersebut, Mardani juga menuturkan jika perbedaan perlakukan yang diberikan menunjukkan KKN semakin parah.

"Jika yang melanggar adalah kolega, yang salah adalah peraturannya sehingga direvisi. KKN semakin parah saja," ucapnya.***

Editor: Christina Kasih Nugrahaeni

Sumber: Twitter.com/MardaniAliSera


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X