Aliansi Nasional Reformasi KUHP Desak Rancangan KUHP dengan Pasal-Pasal Memberangus Demokrasi Dihapus

- 10 Juni 2021, 20:25 WIB
Ilustrasi KHUP.
Ilustrasi KHUP. /Pixabay/ArtsyBeeKids

PIKIRAN RAKYAT - Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah menghapus pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ‎yang bakal membunuh dan mengekang iklim demokrasi di Indonesia.

Mereka menilai, dalam kondisi situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi yang melemah, pemerintah malah menyebarkan draft September 2019 yang tetap memasukan pasal-pasal warisan kolonial guna mengekang iklim demokrasi di Indonesia.

Padahal, pemerintah dan DPR selalu memiliki jargon RKUHP dengan cita-cita reformasi hukum pidana di Indonesia hadir dengan semangat demokratisasi, dekolonisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Pasal-pasal tersebut justru adalah monumen kolonial di Indonesia.

Terdapat sejumlah pasal yang mendapat sorotan‎ Aliansi. Pertama, terkait tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 218-220 RKUHP.

Baca Juga: Singgung Masalah Pembatalan Haji, Habib Rizieq Sebut Menteri Agama Gus Yaqut Berbohong

Pasal itu sejatinya ditujukan untuk kepala negara bukan kepada kepala pemerintahan atau disebut lesse majeste. Rumusan pasal tersebut sama dengan konsep kejahatan yang ada dalam Pasal 134 dan Pasal 137 ayat (1) KUHP, yaitu penghinaan presiden yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Pada awalnya, pasal itu digunakan untuk memproteksi martabat dari raja atau ratu di Belanda. Pasal tersebut pun sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006, di mana MK menyatakan bahwa sudah tidak relevan jika dalam KUHP Indonesia masih memuat Pasal Penghinaan Presiden yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

Rumusan pasal tersebut juga bertentangan dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005, dimana berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar.

Kedua, terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah yang diatur dalam pasal 240-241 RKUHP. Pasal itu disebut juga dengan nama pasal Haatzaai Artikelen.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurfajriani


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X