Polemik Isu Pemecatan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, DPR: Akibat Revisi Undang-Undang

- 9 Mei 2021, 17:30 WIB
Gedung KPK.
Gedung KPK. /Pikiran Rakyat/Amir Faisol.

PIKIRAN RAKYAT - Usai melalui ujian tes wawasan kebangsaan (TWK), 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tak lolos.

Hal itu juga dibenarkan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Ia menuturkan ke 75 nama yang ada dalam daftar pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat, antara lain dirinya, kemudian Kepala Biro SDM, termasuk Deputi Koordinasi Supervisi KPK.

Namun terkait kelanjutan dari hasil tersebut, anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengatakan pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian.

Baca Juga: Sempat Ditentang Askara Parasady, Gugat Cerai dan Permohonan Hak Asuh Anak Nindy Ayunda Akhirnya Dikabulkan

Sebagaimana yang mencuat saat ini, terkait dengan 75 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status,” kata Johan Budi dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu, 8 Mei 2021.

Selain itu, ia menuturkan dalam undang-undang, pegawai KPK yang bisa diberhentikan, misalnya karena melanggar kode etik berat, melakukan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Baca Juga: Soal Agya dan Avanza Gunakan Mesin 1.0 Turbo Milik Raize, Begini Jawaban Toyota

“Itu kalau kita bicara di dalam aturannya. Jadi, tidak dikarenakan oleh alih status, apalagi alih status ini berdampak pada pemberhentian sebagai pegawai KPK atau tidak, itu adalah dasarnya peraturan komisi, saya yakin peraturan komisi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” kata Johan.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X