MK Tolak Gugatan UU KPK, ICW: Ada Orang yang Tertawa di Atas Penderitaan Bangsa

- 8 Mei 2021, 15:43 WIB
Gedung KPK.
Gedung KPK. /Pikiran Rakyat/Amir Faisol.

PIKIRAN RAKYAT - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan kekecewaannya usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan uji formil UU KPK yang diajukan sejumlah pihak ditolak oleh MK

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai Aliansi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan lembaga swadaya masyarakat menyurati MK memohon uji formil terhadap UU KPK.

UU KPK yang berlaku saat ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 30 Tahun 2002. 

Baca Juga: Komisi V DPR: Pemerintah Jangan Sampai Kecolongan Soal Masuknya WNA ke Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, sejumlah aturan dalam UU KPK saat ini telah melemahkan KPK dalam menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Namun, gugatan yang diajukan justru ditolak oleh MK. "MK mengutuhkan kekecewaan kita akan keadilan, melengkapi definisi pelemahan KPK yang sudah dirangkai matang oleh para pembentuk Undang-Undang," tulis ICW di akun Twitter resmi @antikorupsi pada 6 Mei 2021.

ICW menilai, MK seolah mempercepat 'kematian' KPK sebagai lembaga antikorupsi yang diperjuangkan banyak orang.

Baca Juga: Berbulan-bulan Tutupi Penyakit Seriusnya, Suami Tasya Kamila: Apa Salah Gue?

"MK sebagai benteng terakhir penyelamat KPK telah gagal menjalankan mandat utamanya."

Halaman:

Editor: Rio Rizky Pangestu

Sumber: Twitter


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X