UU KPK Hasil Revisi Dinilai Gembosi Pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat Sipil Surati MK

- 4 Mei 2021, 17:41 WIB
Ilustrasi KPK.
Ilustrasi KPK. /Pikiran-Rakyat.com/Amir Faisol

PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari berbagai Aliansi Mahasiswa, BEM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyurati Mahkamah Konstitusi (MK), memohon agar dilakukan uji materi terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019.

UU Nomor 19 Tahun 2019 merupakan hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai, UU Nomor 19 Tahun 2019 telah melemahkan KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Jika ditarik sejak pembentuk undang-undang merevisi UU KPK, berturut-turut permasalahan datang menghampiri badan antikorupsi yang selama ini kita andalkan," tulis pernyataan resmi mereka pada 3 Mei 2021.

Baca Juga: Studi Terbaru Sebut Physical Distancing Tak Efektif Cegah Covid-19, Simak Penjelasannya

"Alih-alih memperkuat, eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan."

Hilangnya independensi KPK, fungsi berlebih Dewan Pengawas, polemik kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan alih status pegawai KPK menjadi ASN, adalah serangkaian masalah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Mereka juga menyoroti proses pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang dinilai bermasalah.

Baca Juga: Orang Terdekat Rizky Billar Beri Bocoran, Sinyal Pernikahan dengan Lesty Kejora Kian Menguat Gara-Gara Foto?

"Sebagaimana Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi ketahui, Undang-Undang KPK hasil perubahan dikerjakan secara kilat (14 hari) oleh pemerintah dan DPR. Tentu secara kasat mata sudah dapat dipahami bahwa pembahasan regulasi itu juga telah mengabaikan partisipasi masyarakat karena prosesnya tertutup dan tidak akuntabel," tulis mereka.

Halaman:

Editor: Rio Rizky Pangestu


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X