Menilik Kebijakan Pemerintah pada Sektor Pendidikan dalam Setahun Pandemi Covid-19

- 2 Maret 2021, 11:55 WIB
Ilustrasi anak-anak, sekolah, peralatan belajar.
Ilustrasi anak-anak, sekolah, peralatan belajar. /Pixabay/DarkmoonArt

September 2020, Kemendikbud keluarkan kebijakan revolusioner, yaitu pemberian kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan dengan anggaran senilai Rp7,2 triliun.

November 2020, Kemendikbud keluarkan kebijakan lainnya melalui penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga: Setahun Covid-19 di Indonesia, IDI Minta Pemerintah Lakukan 4 Strategi Guna Akhiri Pandemi

Dalam penyesuaian kebijakan tersebut, Kementerian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021.

Nadiem Makarim mengklaim buka tutup sekolah merupakan hal lumrah yang dilakukan ketika pandemi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan agar siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh tidak semakin tertinggal.

Pemerintah perlu melakukan akselerasi pembelajaran pascapandemi Covid-19, jika akselerasi tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin SDM unggul yang dicita-citakan hanya slogan belaka.***

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X