Kapolri Keluarkan Surat Edaran, Ada 11 Poin Soal Penanganan Perkara UU ITE

- 23 Februari 2021, 14:55 WIB
Tekan Anggapan Kriminalisasi, Kapolri Janji Akan Selektif dalam Penerapan UU ITE. /Pikiran Rakyat/Amir Faisol

PIKIRAN RAKYAT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penanganan perkara dalam kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Surat Edaran Nomor SE/2/11/201 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021 ini dikeluarkan Kapolri sebagai respon mengenai UU ITE yang dinilai bersifat karet dan kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dari surat edaran tersebut, ada 11 poin yang menjadi sorotan dalam penanganan perkara UU ITE

Baca Juga: Soal Stafsus Menkes Main 'Tendang' di Room Clubhouse, dr. Tirta Buka Suara

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Minta Ganjil Genap DiPerkuat, Bima Arya: Sama-sama Kita Lihat Ya

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakkan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Kapolri melalui surat edaran tersebut, Selasa, 23 Februari 2021, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, "11 Poin Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE, Tersangka Tak Ditahan Jika Minta Maaf".

 

Berikut 11 poin yang dijadikan sorotan dalam penanganan perkara UU ITE:

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;

Halaman:

Editor: Mitha Paradilla Rayadi

Sumber: Pikiran Rakyat Bekasi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X