Soal Sanksi Penolak Vaksin Covid-19, Wiku Adisasmito: Belum Perlu

- 18 Februari 2021, 20:10 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito. /ANTARA

PIKIRAN RAKYAT- Terkait vaksinasi Covid-19 secara nasional dan juga gratis untuk seluruh warga Indonesia, namun masih ada masyarakat yang menolak untuk menerima vaksin tersebut.

Tentunya dengan alasan keamanan vaksin dan banyak pula berita bohong terkait efek samping bahkan efektifitas dari beberapa vaksin yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, terkait Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 itu sendiri salah satunya mengatur persoalan seputar sanksi administratif, maupun hukum pidana bagi orang yang menolak atau menghalangi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Gempa Bumi Mengguncang Bengkulu Berkekuatan M 5.1, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Baca Juga: Ramalan Zodiak 19 Februari 2021: Aries, Taurus dan Gemini Hadapi Pilihan Antara Hati dan Pikiran

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13A ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif.

Adapun sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19, dapat berupa denda atau penghentian pemberian bantuan sosial.

Hal tersebut ditegakkan pemerintah dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity dari Covid-19.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurfajriani

Sumber: Antara


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X