Wamenkes Klarifikasi Isu Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19, Ternyata Belum Ditetapkan

- 14 Januari 2021, 20:35 WIB
Penyuntik vaksin Presiden Jokowi gemetaran. /Antara Foto/Agus Suparto

PIKIRAN RAKYAT - Vaksinasi Covid-19 telah dimulai oleh pemerintah Indonesia sejak Rabu 13 Januari 2021 kemarin. Adalah Presiden Joko Widodo, orang pertama yang disuntik vaksin corona Sinovac di Jakarta.

Pemerintah juga bakal menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Indonesia sedari Januari 2021 hingga Maret 2022.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan aturan terkait sanksi yang bakal diberikan pada masyarakat yang menolak untuk di vaksin Covid-19.

Baca Juga: KASAU: SMA Pradipta Dirgantara akan Berikan Beasiswa pada Peserta Didik Tahun Ini

"Sekarang belum ada sanksi atau belum ditetapkan punishment kepada orang yang tidak mau divaksin Covid-19,” tutur Dante Saksono Harbuwono dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis 14 Januari 2021.

Lebih lanjut, Dante menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengupayakan pendekatan persuasif guna memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

"Pendekatan persuasif yang akan kami dilakukan (untuk sosialisasi vaksinasi Covid-19)," tuturnya, seperti dilaporkan PMJNews.

Baca Juga: Musibah Sriwijaya Air SJ 182, Pengestutomi: Ada Kemungkinan Kesalahan Pabrik Pembuat Pesawat Boeing

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej menuturkan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 bisa dikenakan sanksi pidana, serta diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Halaman:

Editor: Abdul Muhaemin


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X