Mahfud MD Blak-blakan Bongkar Alasan Pembubaran FPI Tak Perlu Lewat Pengadilan

- 12 Januari 2021, 15:02 WIB
Papan nama Front Pembela Islam (FPI) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. /Kolase Antara foto/Akbar Nugroho Gumay dan instagram.com/@mohmahfudmd

PIKIRAN RAKYAT - Pembubaran FPI (Front Pembela Islam) jelang pergantian tahun 2021 sempat membuat heboh Tanah Air. Setelah dibubarkan, FPI dilarang beraktivitas sesuai surat keputusan bersama (SKB) 6 menteri/kepala lembaga negara.

Tak sedikit yang menentang keputusan pembubaran FPI. Ada yang menyebut pembubaran FPI tidak sah lantaran melangkahi pengadilan, ada pula yang berkata sebaliknya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD secara gamblang memberikan penjelasan mengapa pembubaran FPI tetap sah di mata hukum meski tak melalui pengadilan.

Baca Juga: Heran Sebagian Teman Jerinx Membencinya, Nora Alexandra: Mereka Kayak Enggak Suka Dia Punya Keluarga

Menurut Mahfud MD, FPI sendiri sudah bukan ormas (organisasi masyarakat) sejak 2019 karena tidak mendapatkan SKT (surat keterangan terdaftar).

"20 Juni 2019 habis. Dia mau memperpanjang tetapi ada tuntutan, kalau memperpanjang harus menyesuaikan dengan undang-undang baru, Perpu tahun 2017," tutur Mahfud MD dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) itu mengharuskan FPI melakukan perubahan AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga).

Baca Juga: Ridwan Kamil: Tidak Ada Alasan untuk Meragukan Vaksin, Kalau Menolak Maka Dianggap Membahayakan

Namun, FPI menolak untuk mengubahnya, kata Mahfud. Mereka ingin mendapat SKT hanya dengan surat pernyataan pengurus ke Menteri Agama.

Halaman:

Editor: Mahbub Ridhoo Maulaa


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X