Sebut Menteri Korupsi Bukan Salah Jokowi, Politisi PDIP: Presiden Bisa Saja Intervensi KPK

- 9 Desember 2020, 11:31 WIB
Presiden Jokowi mengatakan meskipun Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di tanah air namun masyarakat tetap mematuhi 3M
Presiden Jokowi mengatakan meskipun Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di tanah air namun masyarakat tetap mematuhi 3M /Instagram.com/jokowi

"Kondisi seperti ini sangat dipahami oleh Presiden Jokowi sehingga dibuatlah lex specialis tentang anggaran," kata dia.

Baca Juga: MAMA 2020 Tuai Kontroversi, Terungkap Deretan Fakta yang Terjadi Selama Acara Berlangsung

"Untuk apa? Untuk dapat membantu masyarakat melalui dana bantuan sosial agar penderitaan, agar ancaman kehidupan manusia, masyarakat Indonesia, pelan-pelan teratasi," tuturnya.

Sayangnya, kata Kapitra, niat ini dicoreng oleh 'tragedi tambahan' berupa kasus korupsi yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

"Apakah itu kesalahan presiden? Tidak," ucapnya tegas.

Baca Juga: Prestige Motors Caplok Sebagian Saham Renault Indonesia

"Presiden dalam tata negara sistem presidensil adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini. Kalau preiden ingin mengintervensi KPK, tentu sangat mudah itu dilakukan," kata dia.

"Tetapi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dengan visinya bahwa dia tidak akan melindungi siapapun yang korupsi," ujarnya.

"Itu dibuktikan sampai hari ini. ada dua menteri dalam waktu yang dekat, dipersilahkan KPK menangkapnya, memprosesnya, menahannya," tutur Kapitra.***

Halaman:

Editor: Mahbub Ridhoo Maulaa


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network