Tak Ingin Kasus Korupsi Benih Lobster Kembali Terjadi, Kiara Minta Menteri KPP Baru Miliki Komitmen

- 28 November 2020, 14:50 WIB
Ilustrasi KKP keluarkan Surat Edaran penghentian sementara penerbitan SPWP yang memuat kebijakan ekspor benih bening lobster. /

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengusulkan, siapapun yang terpilih menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berani mencabut kebijakan ekspor benih lobster.

Hal tersebut menjadi syarat pertama yang Kiara sampaikan dari kriteria Menteri Keluatan dan Perikanan baru.

"Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus betul-betul berani mencabut sejumlah peraturan, khususnya memberikan izin ekspor benih lobster," ungkap Susan dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu 28 November 2020.

Baca Juga: Ditangkap Gegara Bawa Uang Tunai Rp253 Juta dalam Koper, Mantan Presiden: Bukan Punya Saya!

Syarat kedua ialah, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru bukan berasal dari delegasi partai politik maupun pengurus parpol di Indonnesia.

Dan syarat selanjutnya, Menteri Kelautan yang Baru tidak memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

"Syarat-syarat yang layangan Kiara ini bermaksud agar menteri yang baru tidak terjebak pada koflik kepentingan," ungkapnya, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: Santri Masih Terkena Covid-19, Dinkes Sampaikan Perkembangan Terbaru Klaster Pesantren Tasikmalaya

Syarat lainnya yang ditegaskan Susan adalah menteri selanjutnya merupakan orang yang tidak pernah terlibat dalam praktik perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

Halaman:

Editor: Mitha Paradilla Rayadi

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X