Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 30.1 ° C

Pengamat: Wacana Mengembalikan Pilkada ke DPRD Logika Mundur

Muhammad Irfan
ILUSTRASI.*/DOK PR
ILUSTRASI.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mewacanakan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah. Fokus evaluasi disebabkan oleh biaya politik pilkada langsung yang dinilai tinggi. Wacana yang disampailan oleh Mendagri ini kemudian disambut oleh beberapa partai politik dengan mengusulkan pemilihan kepala daerah kembali kepada DPRD. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil menilai wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD ini jelas logika yang melompat.

“Wacana ini tidak produktif terhadap wacana mengevaluasi pilkada, serta merupakan langkah mundur demokratisasi di Indonesia,” kata Fadli kepada “PR”, Minggu, 10 November 2019.

Menurut Fadli, jika ingin melakukan evaluasi pilkada, khususnya terkait dengam biaya politik yang tinggi, pembentuk undang-undang, utamanya elit politik, mesti menjawab dan menemukan apa penyebab biaya politik yang tinggi itu apa. Bukan secara tiba-tiba langsung mengusulkan pemilihan kembali ke DPRD.

“Apakah dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD otomatis biaya politik akan menjadi rendah? Respons elit politik, juga kemendagri terhadap narasi evaluasi pilkada langsung harusnya lebih komprehensif, dan menyentuh pokok masalah. Jika fokusnya biaya politik yang tinggi, harus betul-betul diklasifikasikan secara benar, pada komponen apakah calon kepala daerah mengeluarkan biaya terbesar,” ucap dia.

Bisa jadi pengeluaran uang yang besar dari kepala daerah, justru terhadap kegiatan yang harusnya tidak boleh dilakukan di dalam pilkada. Salah satunya adalah uang yang dikeluarkan untuk mahar politik atau tiket pencalonan. Hal ini mengingat dugaan tingginya angka mahar politik dalam setiap kontestasi pilkada selalu jadi masalah yang belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan dari sistem penegakan hukum dalam larangan praktik mahar politik.

“Bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah. Pada titik ini, eveluasi pilkada langsung harusnya fokus kepada masalah mahar politik,” ucap dia.

Fadli menambahkan, jangan sampai, persoalan yang ada di dalam perilaku elit politik, serta sistem rekrutmen kepala daerah di partai yang belum demokratis, namun justru memberangus hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin. “Ini tentu saja sebuah langkah yang tak produktif”.

Penyelesaian praktik mahar politik bisa diselesaikan dengan membuat transparan dan akuntabel sumbangan setiap orang kepada partai, jika memang itu dilakukan di dalam kontestasi pilkada. Artinya, uang yang diberikan kepada partai, harus dicatatkan dan dilaporkan secara terbuka.

“Nominalnya mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik sebagaimana diatur di dalam UU Partai Politik. Dengan begitu, seorang bakal calon tidak boleh memberikan uang dengan nominal begitu besar, dan tidak dicatatkan dan dilaporkan,” ucap Fadli.

Jika uang yang diberikan dengan alasan dipergunakan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak dicatatkan, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

“Larangan mahar politik di dalam UU Pilkada harus diperbaiki. Klausul "memberikan" imbalan dari bakal calon kepada partai, bisa diganti dengan menjanjikan. Kemudian klausul "menerima" imbalan dari bakal calon untuk partai, diganti dengan "meminta". Dengan begitu, pembuktian pelanggaran mahar politik dapat lebih mudah. Penegakan hukum akan bisa berjalan dengan efektif,” ucap dia.

Selain soal mahar politik, besarnya biaya politik pasangan calon juga disebabkan oleh tidak adanya batasan belanjan kampanye yang realistis dan memadai di dalam UU Pilkada. Harusnya, agar pasangan calon tidak mengeluarkan uang tanpa batas, mesti ada batasan belanja kampanye yang secara rasional memang membatasi, bukan sekedar basa basi.

Aturan batasan belanja kampanye  juga mesti diikuti dengan langkah penegakan hukum dari pengawas pemilu terhadap kejujuran laporan dana kampanye dengan realitas aktifitas kampanye di lapangan. Dengan begitu, laporan dana kampanye yang tidak komprehensif dan tidak mencerminkan kegiatan kampanye yang sebenarnya dapat ditindak tegas.

“Jika memang serius ingin mengevalusi pilkada, dan punya niat baik menguatkan demokrasi, elit politik harusnya bicara soal masalah utama biaya politik tinggi. Tidak secara sert merta, dan tiba-tiba mengembalikan pemilihan ke DPRD,” ucap dia.m.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya berencana mengevaluasi pilkada langsung yang telah digelar sejak tahun 2005 karena banyak menimbulkan kerugian alih-alih keuntungan. Ia menyebut biaya politik yang terlalu tinggi dari pilkada langsung membuat banyak kepala daerah berpotensi melakukan korupsi dan diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tito menilai mereka ingin balik modal secara ilegal karena penghasilan sebagai kepala daerah tak sebanding dengan gaji yang diterima.

Rencana Tito ini disambut baik oleh sejumlah partai di parlemen. PPP, misalnya, menilai gelaran pilkada langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Hal yang sama juga diutarakan oleh PDIP dengan alasan yang sama.***

Bagikan: