Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian cerah, 30.2 ° C

DPR: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Masih Kurang Efektif

Siska Nirmala
HELIKOPTER Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan water bombing di atas hutan yang terbakar di Cagar Alam Merapi Ungup-Ungup, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 30 Oktober 2019. Upaya pemadaman itu dilakukan untuk memadamkan titik api yang tidak dapat dijangkau melalui darat agar kebakaran lahan dan hutan tidak semakin meluas.*/ANTARA
HELIKOPTER Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan water bombing di atas hutan yang terbakar di Cagar Alam Merapi Ungup-Ungup, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 30 Oktober 2019. Upaya pemadaman itu dilakukan untuk memadamkan titik api yang tidak dapat dijangkau melalui darat agar kebakaran lahan dan hutan tidak semakin meluas.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih kurang efektif, terbukti dengan luas lahan terbakar yang setiap tahun cenderung bertambah.

"Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada para satgas kebakaran yang sudah berupaya memadamkan kebakaran. Mereka bekerja sangat antusias ingin mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang tercoreng akibat kabut asap," kata legislator asal Kabupaten Sukabumi tersebut di Jakarta, Senin, 11 November 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Ia mengatakan selama periode lima tahun terakhir, 2019 merupakan tahun yang mencatatkan karhutla terbesar dengan luas lahan yang terbakar lebih merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Slamet, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terjadi sejak September 2019 hingga saat ini telah lebih dari 86.000 hektare.

Kebakaran terluas terjadi pada kawasan berizin, seperti kawasan lindung, konservasi dan restorasi ekosistem.

Hal itu bukan hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga memusnahkan satwa yang hidup di dalamnya, terutama kelompok reptil. Banyak satwa besar keluar dari habitat mereka dan masuk ke perkampungan warga, misalnya harimau dan gajah.

Politisi PKS itu mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi hal yang rutin terjadi saat musim kemarau tiba.

Namun, ia belum melihat aksi spetakuler dari pemerintah untuk membangun sistem pencegahan akibat kebakaran hutan sehingga ada manajemen terpadu yang dapat mengantisipasinya.

Slamet menilai regulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan masih tumpang tindih. Hal itu mengakibatkan aturan yang menaungi malah menghambat penanganan karhutla.

Selain itu, Badan Restorasi Gambut (BRG), menurut dia, belum memiliki arah yang jelas dalam penanganan kahutla. Padahal BRG sudah menjadi badan dengan pengelolaan anggaran yang mandiri.

"Penegakan hukum harus tegas, terutama kepada koorporasi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembakaran hutan. Satwa, flora hingga kehidupan manusia sangat terganggu, bahkan mengurangi kualitas hidup akibat kabut asap yang ditimbulkannya. Saya berharap, pemerintah segera memiliki alternatif tambahan dalam penanganan karhutla ini," katanya.

Slamet memprediksi tahun depan iklim akan semakin ekstrem. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk membuat persiapan lebih matang untuk menghadapi kondisi yang lebih ekstrem tersebut.

"Perkiraan pada tahun 2020 akan terjadi perubahan iklim yang lebih ekstrem. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan harus lebih siap. Dengan persiapan yang lebih kokoh, kita semua berharap bahwa penangan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisasi. Keberhasilan penanganan karhutla tahun depan menjadi tolak ukur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan BRG," katanya.***

Bagikan: