Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Berawan, 20.8 ° C

Calon Dewan Pengawas KPK Mesti Paham Seluk Beluk KPK

Muhammad Irfan
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan (kiri) bersama Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said, memberikan penjelasan kepada peserta diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019. Diskusi tersebut mengangkat tema "Mengintip Figur Dewas KPK".*/ANTARA
ANGGOTA Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan (kiri) bersama Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said, memberikan penjelasan kepada peserta diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019. Diskusi tersebut mengangkat tema "Mengintip Figur Dewas KPK".*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menilai perlunya orang yang mengetahui seluk beluk KPK untuk mengisi jabatan Dewan Pengawas. Menurut dia, sah-sah saja KPK diawasi untuk menghindari terjadinya abuse of power. Hal ini Antasari sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 7 November 2019.

“Dia harus tahu seluk beluk KPK, sistem di KPK dan tahu personil KPK , jenis apa yang ada di KPK, ada Polisi, kejaksaan, ada BPKB, bagaimana situasi di dalam. Kalau hanya dewan pengawas saja ditaruh, yang tak tahumasalah itukan hanya menjadi simbol saja nantinya dan makan gaji buta saja setiap bulannya. Tidak efektif,” ucap Antasari.

Adapun yang perlu diawasi adalah kinerja KPK itu sendiri. Pasalnya pengawasan keuangan dan penyadapan selama ini sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kominfo. Terkait pengawasan kinerja ini Antasari mengilustrasikan banyaknya laporan yang masuk ke KPK, namun yang ditindak tidak banyak.

“Misalnya bulan November ini masuk 100 laporan pengaduan masyarakat dan terdata semua. Dari 100 pengaduan masyarakat bergeser ke penyelidikan, mulai alat bukti, katakanlah 50, bergeserlah ke Penyidikan, misalnya 30, lalu ke mana yang 20 lagi? Apakah tidak cukup alat bukti? apakah bukan tidak pidana atau demi hukum atau 86? kan begitu pertanyaannya, yang singkat saja,” ucap dia.

Meski demikian, Antasari menyebut kalau sepanjang pengalamannya di KPK, semua pihak yang ada di lembaga antirasuah itu saling mengawasi satu sama lain.

Sementara itu, anggota Komisi III Trimedia Panjaitan menyebut dengan kewenangan yang luar biasa tentu sudah seharunsya orang yang mengisi kursi Dewas KPK adalah mereka yang kredibel. Jika sebaliknya, maka itu adalah upaya pelemahan KPK.

“Intinya, jangan sampai keberadaan Dewas ini justru membuat KPK lambat bergerak,  harusnya kehadiran dewan pengawas ini membuat KPK cepat bergerak,” kata Trimedia.

Komposisinya boleh juga variatif. Misalanya akademisi,  tokoh masyarakat yang tidak harus melulu berlatar belakang hukum. Bahkan praktisi media pun sangat dimungkinkan untuk mengisi formasi ini. “Jadi majemuk,  karena mereka tidak terlalu terlibat untuk perkaranya, benar seperti kami bertiga ini,  yang melatarbelakangi hukum seperti itu,  tapi bisa juga menjadi sosok yang yang mengayomi semua,  jadi Dewas ini juga harus bisa mengayomi semua unsur yang ada di KPK  itu,” ucap dia.

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar (kiri) bersama Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan (tengah) dan Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said, memberikan penjelasan kepada peserta diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019. Diskusi tersebut mengangkat tema "Mengintip Figur Dewas KPK".*/ANTARA

Mengenai Perppu yang dituntut oleh publik Trimedya menyebut hendaknya biarkan dulu UU ini berjalan. Dia pun berharap pimpinan KPK yang baru bisa menyesuaikan ritme kerja yang ada di KPK dan mampu bekerja dengan baik.

Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial, Abbas Said yang juga menjadi pembicara menuturkan Dewan Pengawas , KPK nantinya bukan sekadar ikut aturan yang ada namun perlu ada meningkatkan kapasitas moral di lembaga tersebut agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu KPK memberantas korupsi.

“Saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa Pengawasan bukan untuk melemahkan tetapi untuk mensupport agar semua tatanan hukum bisa berjalan dengan baik, sebab yang namanya manusia itu tak sempurna,” ucap dia.

Oleh karena itu, publik tak usah takut dengan Dewan pengawas. Biadkan dulu mereka bekerja nanti baru kita lihat mana kekurangan dan kelemahannya. Dia pun berharap aspek pencegahan korupsi melalui langkah yang dilakukan saat ini bisa meningkat.

“Biarlan Dewan pengawas yang dipilih oleh presiden bekerja dan kita support, bantu, agar supaya KPK ini lebih kuat,” ucap dia.***

Bagikan: