Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Sebagian cerah, 25 ° C

Sengkarut Data Jadi Hulu Persoalan BPJS Kesehatan

Muhammad Irfan
WARGA mengisi formulir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.*/ANTARA
WARGA mengisi formulir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kenaikan iuran Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 ditolak oleh seluruh anggota Komisi IX DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 6 November 2019, kenaikan iuran bukannya menyelesaikan masalah defisit BPJS tetapi malah menambah masalah baru.

Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini relatif alot. Sejak awal, para anggota dewan sudah mencecar BPJS dan Kementerian Kesehatan dengan sejumlah pertanyaan. Tak heran karena isu ini menarik perhatian dan dinilai akan semakin memberatkan publik jika benar-benar diberlakukan. Verifikasi pada data Penerima Bantuan Iuran pun jadi opsi.

Untuk diketahui, per Agustus 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut jumlah PBI JKN tercatat 96,5 juta jiwa dengan mencapai Rp 25,6 triliun. Namun, pada kenyataannya, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang mampu masuk ke dalam daftar PBI. Sebaliknya, mereka yang tak mampu justru menjadi peserta biasa dan di antaranya tak mampu lagi membayar kemudian menunggak.

"Data ini memang permasalahan kita. Dulu saya di Komisi IV tapi data kita ini parah sekali. Padahal pengambilan kebijakan ini berdasarkan data," kata seorang anggota Komisi IX dari fraksi PDIP.

Hal ini dibenarkan oleh anggota Komisi IX lainnya, Yahya Zaini. Menurut dia, pengumpulan dan verifikasi data penerima PBI ini tidak tepat sasaran. Di dapilnya misalnya, ada orang miskin yang tidak terdata. Justru saudara kepala desa yang terbilang mampu, masuk ke daftar PBI. Namun, pengelolaan data memang menjadi kewenangan Menteri Sosial yang bukan domain Komisi IX.

"Oleh karena itu, perlu rapat gabungan pendataan, perlu ada perluasan data PBI. Ini kan yang menjadi hulunya persoalan data dan defisit. Data ini ada di kemensos, tetapi masih banyak data yang tidak valid terkait orang miskin. Kalau hulu ini tidak selesai, jangan harap hilirnya beres," ucap Yahya.

Anggota Komisi IX lainnya Dewi Ariyani menyatakan pandangan serupa. Menurutnya penyelesaian sengkarut BPJS ini memang harus melibatkan banyak pihak. Bahkan tak hanya Kementerian Sosial, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, di daerah masih sering ditemukan kepala desa bandel yang tak melayani warga yang bukan pemilihnya.

"Itu masih terjadi. Ada orang miskin tapi tidak didata hanya karena dia tak milih kepala daerah yang akhirnya memimpin. Saya tidak bicara partai, siapa pun itu ini bicara orang miskin. Kalau perlu rakor, kumpulkan semua kepala daerah untuk menekan kades yang bandel ini," kata Dewi.

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. Rapat kerja Komisi IX dengan Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan itu membahas rencana kerja tahun anggaran 2020 di tiap institusi serta pembahasan isu-isu terkini seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan.*/ANTARA
 
Sejumlah anggota dewan pun sepakat kalau ketidaksesuaian data ini bisa diurai, maka defisit bisa ditangani. Pasalnya, PBI yang melonjak tentu memberatkan anggaran negara. Ironisnya, anggaran yang dikeluarkan seringkali tak tepat sasaran. Imbasnya, masyarakat miskin yang harusnya menerima PBI malah menjadi peserta biasa, tak sanggup membayar kemudian menunggak, dan kembali membebani negara.

"Soal iuran yang menunggak ini kan sampai 15 juta peserta. Kalau bisa diprofiling 15 juta siapa saja? sehingga akan ditemukan dan diklasifikasi, apakah dia tak mau membayar, apakah tidak mampu. Misalnya menerima kesulitan atau tidak menerima layanan, baru bisa kita catat," ucap Yahya Zaini.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku telah menyusun strategi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Salah satu strategi adalah dengan melibatkan unicorn yang merupakan perusahaan rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari US$1 miliar. 

“Pelibatan unicorn dilakukan untuk menghapus sekat dinding pelayanan dokter tanpa melibatkan anggaran BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan telah memiliki aplikasi konsultasi medis gratis bernama Sehatpedia dengan 638 dokter yang mau memberikan informasi atau konsultasi secara gratis,” ucap Terawan.

Selain strategi tersebut, pihaknya juga masih memiliki empat cara lain, membentuk tim kecil yang akan membahas upaya penanggulangan defisit JKN, melakukan gerakan moral untuk menangani masalah BPJS, mendorong keterlibatan filantropis dalam menangani masalah defisit JKN, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menurunkan harga obat. 

“Selain itu, kami juga akan menata kembali formularium nasional (fornas) atau daftar penyediaan jenis dan harga obat yang menjadi acuan untuk pelayanan kesehatan JKN serta meningkatkan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri,” ucap dia.***

Bagikan: