Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Berawan, 26.8 ° C

Banyak Muncul Desa Fiktif demi Dana Desa, Pemerintah Lakukan Penyelidikan

Yusuf Wijanarko
Uang/DOK. PR
Uang/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Pemerintah menyelidiki kabar dugaan desa fiktif terkait pemberian dana desa. Hasil penyelidikan akan diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk ditindaklanjuti.

"Kami tim komunikasi kepresidenan juga tengah mengumpulkan informasi-informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu, ada dana yang tidak sampai atau ada desa yang tidak ada," kata Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman di Istana Negara, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Menurut Fadjroel Rachman, laporan beberapa kementerian yakni Kementerian Keuangan serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan dugaan desa fiktif tersebut. "Kami kumpulkan data, apakah nyata ada di lapangan," ujar dia kepada Antara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa.

Sri Mulyani, di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 4 November 2019 mengungkapkan, ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin setiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, KPK membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani dugaan kasus korupsi dana desa fiktif.

Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hal itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa yang bermasalah dengan rincian tiga desa di antaranya fiktif sedangkan 31 desa lainnya ada tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.***

Bagikan: