Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Berawan, 26.8 ° C

DPR Mengulas Kembali Polemik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Muhammad Irfan
PETUGAS BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 (13/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan acuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas tiga akan naik menjadi Rp42.000 per bulan per orang, sementara kelas dua dan kelas satu masing-masing diusulkan naik menjadi Rp75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.*/ANTARA
PETUGAS BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 (13/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan acuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas tiga akan naik menjadi Rp42.000 per bulan per orang, sementara kelas dua dan kelas satu masing-masing diusulkan naik menjadi Rp75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komisi IX DPR RI akan mengurai polemik terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang iurannya akan naik pada 1 Januari 2020 nanti. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene usai rapat perkenalan dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BKKBN, dan BPOM di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 5 November 2019. Meski demikian, rapat tersebut juga diisi oleh sejumlah pertanyaan dari anggota tentang polemik BPJS yang terlanjur mengemuka di publik.

Rapat yang dimulai pada pukul 14.30 itu memang berlangsung cukup alot. Beragam pertanyaan yang diajukan oleh para anggota dewan mengaburkan tujuan rapat yang awalnya sekadar perkenalan dan penyampaian visi misi. Itu sudah terasa sejak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan presentasinya.

Meski demikian, Felly menyebut kalau agenda ini adalah rapat kerja. Tak mengapa kalau kemudian ada anggota yang mempertanyakan target kerja yang hendak dicapai oleh eksekutif. Apalagi terkait perkembangan penanganan defisit BPJS Kesehatan. "Ini rapat kerja, bukan cuma perkenalan," kata Felly.

Walaupun demikian, pro kontra tenta agenda rapat masih juga mewarnai perjalanan rapat tersebut. Rapat berakhir pada pukul 20.30 dengan keputusan menjadwalkan rapat khusus dengan BPJS Kesehatan pada Rabu, 6 November 2019 ini. Menurut Felly, dalam rapat yang akan dimulai pada pukul 10.00 ini akan ditanyakan secara mendetil mengenai akar permasalahan dan solusi menyikapi kenaikan iuran BPJS.

Ditemui usai rapat, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyebut kalau pihaknya akan memaparkan apa saja yang menjadi tanggung jawab BPJS. Meski demikian, itu tidak mencakup besaran kenaikan iuran BPJS tahun depan karena itu merupakan kewenangan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dia pun belum mau mengungkap detil apa yang akan dia paparkan pada rapat selanjutnya.

"Besok (hari ini) dibahas ya," kata dia singkat.

Meski demikian, Fachmi memastikan kalau masyarakat miskin dan rentan yang jumlahnya 96,8 juta akan dijamin oleh negara. Itu ditambah oleh para peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang jumlahnya mencapai 37 juta. Ini sesuai dengan prinsip UU SJSN yang sifatnya gotong royong.

"Jadi 133 juta sudah terjamin. Yang mampu bayar sendiri, yang tidak mampu akan dibayar pemerintah. Yang mampu akan memiliki opsi terhadap kelas yang sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak ada perubahan terkait pelayanan medik," ucap dia.    

Dalam paparannya, Fachmi menyampaikan BPJS Kesehatan punya empat strategi dalam Grand Design dan Peta Jalan Jaminan Kesehatan 2019-2024. Itu mencakup pada penguatan peraturan dan perundang-undangan jaminan kesehatan, pengembanga program jaminan kesehatan, penguatan kelembangaan, hingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada program kerja yang dipaparkannya menyampaikan kalau Kementerian Kesehatan bertugas menangani aspek kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan kendali mutu serta kendali biaya jaminan kesehatan.

Dalam aspek kepesertaan, Kementerian Kesehatan punya tugas mendaftarkan peserta Penerima Bantuan Iuran JKN yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Kepada BPJS Kesehatan, membayarkan iurannya, dan menyampaikan usulan anggaran PBI JK kepada Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi dengan DJSN dan Kemensos.

Di aspek pelayanan, Kemenkes juga bertugas di antaranya menetapkan standar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan hingga melakukan pengkajian kelas RS secara berkala. Belum lagi menetapkan kebijakan pencegahan kecurangan dan penanganannya bersama KPK dan BPJS Kesehatan yang mencakup pada aspek Kendali Mutu dan Biaya.

Sementara mengenai defisit BPJS Kesehatan yang begitu besar, Terawan menyebut langkah ini merupakan upaya menyelamatkan fasilitas kesehatan terlebih dahulu yang sebelumnya mengalami kendala cashflow. Bagi pemerintah, upaya ini juga beresiko karena berarti harus menambah anggaran untuk PBI JKN yang menjadi kewenangan Kemenkes.

"DJSN membuat perhitungan yang matang agar defisit itu bisa dikurangi sehingga rumah sakit bisa bernafas dulu. Harus diingat, keputusan ini mengeluarkan uang yang besar sekali, dari PBI 2019 saja itu sudah 26,7 Trilyun, ini keberpihakan pemerintah pada orang yang kurang mampu," ucap dia.

Oleh karena itu Terawan meminta publik melihatnya dari kaca mata ini. Jika kemudian ada data PBI yang tidak valid, maka sudah seharusnya data itu terus diperbaharui dan dicek melalui Kemensos. Dengan begitu maka problem tidak tepatnya PBI bisa ditanggulangi dengan baik.

"Itu wujud kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat. Keberpihakan ini yang harus jadi dasar, supaya isu jangan terbalik," ucap dia.

Mengenai fenomena menurunkan kelas BPJS yang terjadi di masyarakat untuk menghadapi isu kenaikan ini juga dianggap wajar. Menurut Terawan, itu merupakan wujud kesadaran publik yang menyesuaikan kemampuannya dengan iuran BPJS Kesehatan. Yang penting bayarnya tetap bisa teratur dan tidak saat butuh saja. Dia pun memastikan pelayanan untuk peserta relatif sama.

"(Pelayanan) itu persepsi. Tiap daerah itu kan punya kepalanya sendiri-sendiri yang dengan sumpah dokter diharapkan bisa melayani dengan baik. Masalah edukasi juga harus dikemukakan, karena kita harus perhitungkan jam kerja, kelelahannya dokter, perawat, itu mesti jadi pertimbangan," ucap dia.***

Bagikan: