Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Berawan, 25 ° C

Pemilihan Dewan Pengawas KPK Dinilai Politis, Ini Kata Fadjroel Rachman

Muhammad Ashari
ILUSTRASI. */ANTARA
ILUSTRASI. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kental dengan nuansa politis. Namun pihak Istana Kepresidenan mengklaim proses pemilihan para anggota Dewan Pengawas tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintahan memang politis. Tapi, dalam konteks pemilihan anggota Dewan Pengawas, katanya, diupayakan supaya orang yang terpilih itu tetap mewakili keahliannya.

"Misalnya (bidang) hukum langsung dengan profesionalnya. Bahwa pilihannya diambil oleh pemerintahan yang sifatnya politis, iya. Tapi, orang-orangnya tetap mewakili sisi profesionalitasnya," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 5 November 2019.

Adapun proses pemilihan Dewan Pengawas, Fadjroel mengatakan, pastinya anggota yang dipilih ada 5. Hal itu sesuai dengan UU KPK. "Terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam Dewan Pngawas, itu tidak ada yang secara khusus disebutkan. Hanya tegas dikatakan, pada intinya, bahwa Presiden sudah mendapatkan masukan dari pihak-pihak masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, masukan dari kalangan akademisi, intelektual, dan kelompok agama sudah diterima. Presiden dikatakannya berharap bila Dewan Pengawas mewakili kepentingan dari semua pihak.

"Diharapkan Dewan Pengawas bisa mewakili kepentingan dari semua pihak sehingga pemerintah betul-betul pro terhadap penegakan antikorupsi di Indonesia," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kriteria yang dipertimbangkan dari nama-nama calon anggota Dewan Pengawas, Fadjroel mengatakan, anggota tersebut perlu memiliki keahlian tertentu dan bisa bekerja sama dalam menentukan sikap pemerintah yang anti terhadap korupsi.

"Umumnya diarahkan kepada sikap pemerintah atau presiden yang jelas mengatakan pemerintahan yang anti korupsi," katanya.

Mengenai latar belakang calon anggota yang merupakan ahli hukum, Fadjroel mengatakan, sangat dimungkinkan anggota tersebut berasal dari kalangan penegak hukum yang sudah pensiun. "Sangat dimungkinkan. Kalau pensiun boleh dong masuk ke dalamnya. Tentu yang tidak aktif," ujarnya.

Nuansa politis

Sebelumnya, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan,  Dewan Pengawas adalah orang-orang Presiden yang ditunjuk langsung tanpa melalui proses seleksi sebagaimana pejabat lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan besar. Karena ditunjuk langsung oleh Presiden, mereka otomatis bekerja sesuai dengan keinginan presiden.

Menurutnya, mereka akan lebih patuh pada presiden yang telah menunjuk mereka dan disaat bersamaan, berpotensi menomorduakan perintah UU KPK untuk memberantas korupsi.

“Mungkin saja mereka yang dipilih oleh Presiden merupakan tokoh masyarakat, tetapi status itu tak menjamin mereka tidak haus kekuasaan. Jika mereka tokoh masyarakat, mereka mestinya tak sepakat dengan adanya dewan pengawas ini karena dinilai menjadi alat melemahkan KPK,” katanya.***

Bagikan: