Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Sebagian cerah, 25 ° C

Istana Pastikan Orang Berlatar Belakang Hukum Dominasi Dewan Pengawas KPK

Muhammad Ashari
MENSESNEG Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019. Presiden menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora menggantikan Imam Nahrawi.*/ANTARA
MENSESNEG Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019. Presiden menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora menggantikan Imam Nahrawi.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pihak istana kepresidenan menyebutkan bila anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan lebih banyak diisi oleh orang-orang berlatar belakang hukum. Saat ini, proses penyaringan anggota Dewan Pengawas KPK masih terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, masukan-masukan mengenai calon anggota dewan pengawas masih terus berdatangan. Sebagaimana diketahui, dalam pemilihan dewan pengawas kali ini, calonnya dipilih langsung oleh presiden, tanpa melalui panitia seleksi.

Pratikno menambahkan, sejauh ini latar belakang calon anggota dewan pengawas beragam, namun sebagian besar yang dipilih nantinya adalah mereka yang berlatar belakang hukum. “Ahli hukum yang akan banyak ya. Tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing lah,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 4 November 2019.

Pratikno menyebutkan bila proses penyaringan calon anggota dewan pengawas masih banyak waktu karena pengangkatannya akan berbarengan dengan pengangkatan pimpinan KPK yang baru pada Desember tahun ini.

“Sementara ini, Pak Presiden setiap saat ketemu, selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, masih terdapat pandangan yang skeptis terhadap keberadaan dewan pengawas bentukan pemerintah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kehadiran dewan pengawas dengan kewenangan super di KPK menjadi salah satu hal yang menguatkan pandangan bahwa revisi UU KPK yang kini telah berlaku merupakan gerbang pelemahan sistematis atas KPK.

Menurutnya, kewenangan komisioner yang utama tak bisa berjalan tanpa izin Dewan Pengawas. “Komisioner mau melakukan penyadapan mesti atas izin Dewan Pengawas. Penyadapan yang selama ini jadi sarana ampuh tidak bisa begitu saja dilakukan oleh penyidik karena mesti seijin Dewan Pengawas ini,” katanya.

Ia menambahkan, dengan kewenangan super yang dimiliki dewan pengawas, posisinya menjadi sangat strategis dan paling menentukan dalam penegakan hukum korupsi.

Ditambah lagi Dewan Pengawas tersebut merupakan orang-orang Presiden yang ditunjuk langsung tanpa melalui proses seleksi sebagaimana pejabat lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan besar. Karena ditunjuk langsung oleh Presiden, mereka otomatis bekerja sesuai dengan keinginan presiden. Menurutnya, mereka akan lebih patuh pada presiden yang telah menunjuk mereka dan disaat bersamaan, berpotensi menomorduakan perintah UU KPK untuk memberantas korupsi.

“Mungkin saja mereka yang dipilih oleh Presiden merupakan tokoh masyarakat, tetapi status itu tak menjamin mereka tidak haus kekuasaan. Jika mereka tokoh masyarakat, mereka mestinya tak sepakat dengan adanya dewan pengawas ini karena dinilai menjadi alat melemahkan KPK,” katanya.

Menurut dia, bila calon anggota itu menerima tawaran presiden, maka harus dipertanyakan ketokohannya. “Orang-orang ini tak bedanya dengan mereka yang haus akan kekuasaan dan karenanya, jika dipilih Presiden, pasti akan tunduk pada kemauan Presiden yang telah menghadiahinya dengan jabatan prestisius,” ujarnya.

Lucius mengatakan, pejabat dengan kekuasaan besar seperti Dewan Pengawas seharusnya menolak kursi yang diberikan tanpa fit and proper serius dan melibatkan publik.

“Oleh karenanya, tak ada harapan pemberantasan korupsi masih akan bergigi di tangan Dewan Pengawas yang memperoleh kepercayaan dari Presiden dan bukan dari publik,” ujarnya.

Menurut dia, persetujuan Presiden dengan semua point dalam revisi UU KPK membuktikan hilangnya semangat atau komitmen pada pemberantasan korupsi. “Karenanya orang yang akan dia pilih untuk jabatan Dewas pastilah mereka yang bisa sejalan dengan sikap Presiden yang membiarkan KPK lemah,” tuturnya.***

Bagikan: