Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Berawan, 25 ° C

Jokowi Ancam “Gigit” Mafia Terkait Program Strategis yang Mandek

Muhammad Ashari
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo memberikan arahan supaya aparat penegak hukum bisa mendukung program-program strategis pemerintah. Dia juga mewanti-wanti aparat penegak hukum agar tidak berkongsi dengan mafia supaya program strategis pemerintah bisa berjalan lancar.

Hal itu Jokowi katakan ketika membuka rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Kamis 31 Oktober 2019.

Hadir dalam rapat tersebut beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Tjhajo Kumolo.

Jokowi menekankan kepada aparat penegak hukum supaya memeriksa program-program yang terkendala persoalan hukum.

“Seperti kemarin saya sampaikan, banyak investasi yang antre. Tapi, karena kepastian hukumnya yang diragukan, mereka (investor) sudah buka pintu, tapi tidak bisa merealisasi investasinya,” ujar Jokowi.

Menurut dia, para pelaku usaha dan investor dalam negeri, termasuk di dalamnya BUMN, banyak takut oleh aparat hukum. Jokowi menilai, ada praktik mencari-cari kesalahan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku usaha.

“Ini tolong juga jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan, sehingga program yang seharusnya bisa cepat diselesaikan, berhenti di tengah jalan,” tuturnya.

Pembangunan kilang minyak refinery

Jokowi mencontohkan program pembangunan kilang minyak refinery. Menurut dia, program tersebut tidak disenangi beberapa pihak karena menjaga kebiasaan yang berlangsung selama ini, yaitu menjaga impor minyak dan gas tetap tinggi.

“Kalau kita ingin membangun refinery, larinya ke petrochemical. Kita tahu banyak yang tidak senang dengan hal itu. Tapi, kita tahu, bagi negara, ini adalah keharusan sehingga neraca perdagangan bisa diperbaiki,” katanya.

Jokowi memerintahkan supaya Menkopolhukam Mahfud MD, Kapolri Idham Azis, Jaksa Agung Burhanuddin serta KPK bisa menjamin keberanian pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Terkait hal itu, Jokowi menegaskan supaya aparat penegak hukum tidak berkongsi dengan mafia.

“Jangan sampai aparat hukum kita dibajak para mafia sehingga program-program yang harusnya kita lihat perkembangannya, menjadi tidak berjalan karena ada pembajakan tadi,” katanya.

Jokowi mengecam mafia yang menghadang program-program pemerintah. “Banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yamg berinovasi dalam menjalankam program-program strategis, justru yang digigit (mafia). Hati-hati, ini akan saya balik, yang saya ‘gigit’ mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dengan menghadang program pembangunan justru bebas berkeliaran,” katanya.***

Bagikan: