Pikiran Rakyat
USD Jual 14.004,00 Beli 14.102,00 | Berawan, 25 ° C

Tiga Parpol Jadi Oposisi, Uji Kekuatan Bisa Dilakukan Tahun Depan

Muhammad Irfan
PRESIDEN Joko Widodo memberi selamat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo memberi selamat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kabinet Indonesia Maju yang akan membantu periode kedua kepemimpinan Joko Widodo resmi dilantik. Dari sekian banyak tokoh berlatar belakang partai politik yang dipinang Istana menjadi menteri, Prabowo dan Edhy Prabowo jadi sorotan. Hal itu terjadi tak lain karena keduanya berasal dari Gerindra, partai yang selama ini relatif bersikap keras kepada kubu Jokowi.

Sementara jika Gerindra masuk ke kubu pemerintah, di parlemen, tersisa tiga partai politik yang berada di luar lingkaran koalisi. Mereka adalah PKS, PAN, dan Demokrat. Menurut peneliti Saiful Mujarni Research Consultant, Sirojuddin Abbas, ketiga partai politik itu hendaknya menjadi penyeimbang dalam demokrasi.

“Tiga partai di luar koalisi akan menjaga demokrasi tetap sehat,” kata Abbas, Rabu 23 Oktober 2019.

Menurut Abbas, suara mereka cukup besar untuk memberi kritik dan mengontrol pemerintahan. Namun, dia juga beranggapan, tidak akan mudah menghambat proses pengambilan keputusan di parlemen karena terlampau besarnya suara koalisi.

“Tentu mereka berani untuk kritis. Tapi, tidak oposisi frontal. Mereka akan tetap rasional dan pantas,” ucap dia.

Jika ketiganya bisa menyeimbangkan kekuatan lewat suara-suara kritis dan konsisten, bukan tidak mungkin bisa jadi modal besar menyambut pemilu 2024 nanti. Publik akan memiliki pilihan dan suara dari oposisi bisa menjadi alternatif yang baik.

“Jika mereka lakukan dengan konsisten dan cerdas, mereka justru diuntungkan. Pemilih yang kurang puas dengan kerja Jokowi dan koalisinya bisa mereka rangkul,” ucap dia.

Bahkan tak perlu menunggu hingga 2024 karena uji kekuatan oposan bisa saja dirasakan pada Pilkada 2020 nanti.

“Demikian juga pemilih yang kecewa terhadap Gerindra dan Prabowo yang memutuskan bergabung dengan pemerintah. Kelompok pemilih itu bisa mulai diorganisasi sebagai ‘koalisi oposisi’,” ucap dia.***

Bagikan: