Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sedikit awan, 20.5 ° C

Menakar Ruang Kritis Parlemen Pasca-Prabowo Masuk Kabinet

Muhammad Irfan
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024.*/ANTARA
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Masuknya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketuanya Edy Prabowo ke Kabinet Jokowi periode kedua mengubah dinamika politik bangsa kekinian. Dari yang semula adalah rival alot, keduanya kini bersama dengan hanya menyisakan segelintir partai saja di lingkaran luar penguasa. Kondisi ini dikhawatirkan membuat ruang kritik pada eksekutif semakin mengecil.

Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat Johnny G Plate membenarkan kalau pemerintah tetap harus punya pengawas dan pengimbang dalam melaksanakan setiap tugasnya. NasDem siap berada di posisi itu jika kemudian hampir semua partai yang ada di parlemen bersama pemerintah.

“(Check and balances) harus ada dan NasDem memainkan peran kritis konstruktif bagi nasional agar kebijakan pemerintah tepat arah,” kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 22 Oktober 2019.

Namun, NasDem tak berarti bermain di dua kaki. Mereka tetap pengusung pemerintah dan bukan oposisi dari periode kedua Jokowi. Langkah ini diambil untuk memastikan visi misi Jokowi bisa terlaksana dengan baik. Bergabungnya Gerindra ke Kabinet Jokowi pun tak mengecewakannya.

“Kami hormati itu. Jangan dibalik kehidupan kebangsaan dengan bagi-bagi portofolio kabinet. Yang penting tugas yang diberikan itu diisi oleh orang yang kompeten. Bagi kami yang penting keberhasilan kabinet secara keseluruhan,” ucap dia.

Johnny menilai pemilihan kabinet dan pelebaran koalisi pun tentunya telah melalui sejumlah pertimbangan yang panjang dari Jokowi. Diharapkan kabinet ini bisa mono-loyalitas menyukseskan visi misi presiden terpilih dan lebih baik serta solid dibanding kabinet sebelumnya.

“Apabila tidak tercapai, kan ada kewenangan reshuffle kabinet, pak Jokowi pun di MPR menyampaikan tidak segan-segan memecat jika kebijakannya tidak making delivered. Itu tentu bukan hanya untuk birokrasi, tapi juga kabinet,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut kalau bergabungnya dua pentolan Gerindra ke kubu Jokowi tak akan membuat suara kritis di parlemen menjadi menguap. Dia mencontohkan saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di parlemen hanya menyisakan PDIP dan Gerindra di bangku oposisi namun suara kritis tetap lantang.

“Zaman pak SBY pendukungnya lebih banyak. Yang di luar cuma PDIP dan Gerindra, nanti kita lihat siapa yang konsisten dan istiqomah,” kata Riza ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 22 Oktober 2019.

Banyaknya partai pendukung Jokowi di parlemen pun tidak berarti proses cek dan keberimbangan pada kebijakan pemerintah menjadi tersandera. Karena sesungguhnya parlemen, di mana pun posisinya harus tetap melakukan kritik yang konstruktif.

“Tugas kita malah sebagai partai pendukung pemerintah harus lebih dulu memberi masukan sebelum dikoreksi atau dikritik oleh masyarakat. Di DPR sebagai tugas pengawasan sudah jadi aturan tata negara kita untuk mengawasi,” ucap dia.

Pilihan Gerindra untuk bergabung ke koalisi pemerintah pun dipastikan bukan karena adanya persetujuan tertentu. Menurut dia, pilihan ini adalah bentuk jiwa besar Prabowo dan Gerindra yang mau mengalah untuk kepentingan yang lebih besar.. “Kepentingannya lebih besar mempersatukan bangsa agar polarisasi tidak tajam dan ada perpecahan akar rumput. Tentu saja ada sebagian orang yang ingin kita di luar ya itu biasa saja dalam demokrasi, itu bagian dari koreksi kita semua sehingga demokrasi semakin baik,” ucap dia.

Yang jelas, pilihan setiap partai adalah hak masing-masing. Gerindra punya pengalaman sepuluh tahun di luar pemerintah dan berusaha memberikan masukan yang konstruktif. “Kalau hari ini kami di dalam kami tetap memberikan masukan dan konstruksi yang baik bagi bangsa,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya tetap menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Mardani pun berharap partai-partai pengusung Prabowo-Sandi pada Pemilu Presiden 2019, termasuk Gerindra mengambil jalur oposisi.

"Insya Allah PKS istiqomah dalam kami oposisi, oposisi sehat bagi demokrasi, oposisi mulia karena mencintai negeri dengan menjadi kekuatan penyeimbang, dan kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi kami oposisi," kata Mardani.

Menurut Mardani sikap yang diambil PKS bukanl tanpa alasan. PKS tidak bergabung dengan koalisi karena proposal pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat, berbeda dengan proposal pembangunan pemerintah. Proposal pembangunan yang dikampanyekan Prabowo-Sandi berbeda dengan proposal pembangunan Jokowi-Ma'ruf.

“Selain itu, PKS tetap menjadi oposisi agar Demokrasi di Indonesia tetap sehat. Sehingga akan ada tesa anti-tesa dan sintesa, karena itu tetap demokrasi ini akan tumbuh subur, ketika kekuatan penyeimbang dan memiliki kualitas dan kuantitas yang setara," katanya.

Sebenarnya menurut Mardani kualitas Demokrasi Indonesia pada Pilpres 2019 lalu sangat sehat. Selisih suara antara pemenang dan yang kalah tidak terlampau jauh. Oposisi memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mengawasi roda pemerintahan.

"Sebetulnya hasil Pilpres kemarin menarik ya, 55 mendukung Pak Jokowi, 45 mendukung Prabowo dan bang Sandi, Karena itu demokrasi akan sehat ketika memiliki kekuatan penyeimbang yang kuat," ucap dia.

Seperti diketahui, Jokowi memanggil sejumlah orang yang diketahui menjadi kandidat kuat menteri sejak Senin, 21 Oktober 2019, hingga Selasa, 22 Oktober 2019. Beberapa nama baik dari latar belakang parpol maupun bukan digadang-gadang akan masuk kabinet Jokowi periode kedua.

Namun yang menjadi perhatian di antaranya adalah masuknya Prabowo dan Edy Prabowo ke Kabinet. Dengan masuknya Gerindra, otomatis lima partai berkekuatan besar di Parlemen menjadi koalisi pemerintah. Di luar itu hanya menyisakan PKS. Sementara PAN dan Demokrat belum menyatakan sikap.***

Bagikan: