Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sedikit awan, 20.5 ° C

Pengamat Politik: Jokowi Ingin Membangun Optimisme Tapi Masih Banyak PR

Dhita Seftiawan
PRESIDEN Joko Widodo mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, lima poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden periode 2019-2024 merupakan kelanjutan dari Nawa Cita Jilid I. Jokowi ingin membangun optimisme masyarakat dalam menghadapi masa depan.

Kendati demikian, optimisme tersebut bertolak belakang dengan kinerja Jokowi yang ditunjukkan dalam periode pertama. Menurut dia, Jokowi gagal mereformasi birokrasi dan merevolusi mental para pejabat negara, politisi, penegak hukum, dan masyarakat. 

“Revolusi mental ini kan masih gagal. Indikator kegagalannya antara lain moralitas kita makin hari makin hancur. Korupsi makin banyak, menteri ditangkap, Ketua DPR ditangkap, kepala daerah ditangkap, penegak hukum ditangkap. Ini kan moralitas rusak,” kata Ujang kepada “PR” di Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Karena itulah, kata dia, keinginan Jokowi untuk membangun sumber daya manusia yang unggul harus diawali dengan pembenahan serius dan menyeluruh di bidang pendidikan. Selain itu, ia harus tegas dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum.

“Bagaimana bisa membangun SDM unggul kalau persoalan sekolah masih banyak yang hancur, kualitas pendidikan juga rendah. Mentalitas kaum intelektual juga banyak yang rusak. Ini harus diperbaiki secepatnya,” katanya.

Ujang menuturkan, hal tersebut akan sangat berhaya jika tidak segera dibenahi. Pasalnya, sebagai negara demokratis, penegakan hukum yang adil dan memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas menjadi hal yang fundamental. Pembangunan ekonomi tetap akan jalan di tempat jika dua hal tersebut tidak diselesaikan terlebih dahulu.

“Bagaimana pun musuh kita sesungguhnya ada dua. Pertama kebodohan dan kedua kemiskinan. Harus dibereskan. Bagaimana tahapannya? Ini yang menjadi sangat penting. Jangan sampai ketika pidato disampaikan membangun SDM unggul, realitas dan faktanya malah rusak,” kata Ujang. 

PRESIDEN Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/ANTARA

Reformasi birokrasi dan ancaman disintegrasi juga harus segera dibenahi

Ia menyatakan, pidato tersebut akan selalu diingat masyarakat. Dengan demikian, Jokowi harus berkomitmen untuk mewujudkannya supaya pidato kepresidenan jangan jadi janji politik saja.

“Demokrasi yang terjadi saat ini, lebih kepada oligarki dan dinasti politik, akan merusak proses demokrasi. Dominasi penegak hukum, eksekutif dan legislatif masih berlawanan dengan kehendak rakyat. Jangan terus seperti ini dalam periode kedua Jokowi,” ujarnya.

Ujang juga menyoroti pidato Jokowi terkait reformasi birokrasi. Menurut dia, selama ini, hal tersebut masih sebatas janji kampanye periode pertama yang belum dipenuhi Jokowi.

Meski begitu, dia mengapresiasi rencana pengurangan jabatan eselon di kementerian. Namun, itu harus betul-betul dijalankan karena hal itu tidak dilakukan dalam periode sebelumnya.

“Persoalan disintergrasi bangsa harus segera selesai. Masalah di Papua jangan dianggap sudah selesai, itu belum. Lalu revisi UU KPK juga belum. Penegakan hukum dan korupsi masih menjadi catatan buruk periode pertama Jokowi,” ucapnya.***

Bagikan: